JAKARTA,Jawakini.com – Di tengah hiruk-pikuk implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai menjamur di seluruh pelosok negeri, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengambil langkah drastis yang mendinginkan ambisi ekonomi para kadernya. Melalui Surat Edaran Nomor 940/IN/DPP/II/2026, partai berlambang banteng moncong putih tersebut secara resmi mengeluarkan titah: Dilarang keras berbisnis di atas piring rakyat.
Sebuah Peringatan Moral di Balik Anggaran
Langkah ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan sebuah pernyataan politik yang tajam. PDI Perjuangan secara halus namun menohok mengingatkan bahwa dana MBG bersumber dari pajak rakyat dan realokasi anggaran pendidikan yang krusial.
Partai menilai adalah sebuah cacat moral jika kader yang seharusnya mengawasi anggaran, justru beralih peran menjadi penyedia jasa atau “pemain” di balik dapur-dapur umum program tersebut. Dalam narasinya, DPP menegaskan bahwa integritas kader sedang diuji: apakah mereka pelayan rakyat, atau sekadar pemburu rente yang memanfaatkan kebijakan negara.
Menutup Celah “Main Mata”
Instruksi ini secara spesifik membidik tiga pilar partai—Struktural, Legislatif, dan Eksekutif—untuk menjauhkan tangan mereka dari pengelolaan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas:
- Kader di Legislatif dilarang menggunakan pengaruhnya untuk memenangkan tender kroni.
- Kader di Eksekutif dilarang memberi akses istimewa bagi sesama kader dalam operasional dapur.
- Kader di Struktural dilarang menjadikan program ini sebagai ladang penggalangan dana tak resmi.
Disiplin Baja Sanksi Tanpa Kompromi
Meskipun disampaikan dengan bahasa organisasi yang tertata, “pedang” yang disiapkan partai sangatlah tajam. DPP PDI Perjuangan melalui Bidang Kehormatan memastikan bahwa instruksi ini bukan sekadar imbauan normatif.
Setiap kader yang terdeteksi—baik melalui laporan masyarakat maupun temuan internal—mencoba mengomersialisasi program ini, akan dianggap melakukan pengkhianatan terhadap garis perjuangan partai. Sanksi pemecatan atau penonaktifan dari jabatan strategis membayang-bayangi mereka yang nekat “mencuri” porsi gizi dari mulut anak-anak sekolah demi keuntungan pribadi.
“Politik bukan alat memperkaya diri melalui kebijakan yang dibiayai keringat rakyat. PDI Perjuangan memilih berdiri sebagai pengawas, bukan penikmat.”
Pada akhirnya, kebijakan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan sebuah uji nyali etis. PDI Perjuangan sedang mengirimkan pesan kuat ke seluruh penjuru negeri,bahwa integritas tidak bisa ditawar, dan kesejahteraan anak bangsa bukan untuk dikomersialisasi oleh tangan-tangan kekuasaan.(Red)
