BOJONEGORO,Jawakini.com – Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) yang sejatinya diproyeksikan untuk mengakselerasi kesejahteraan warga melalui infrastruktur prima, justru menyisakan tanda tanya besar di Desa Tapelan, Kecamatan Ngraho. Proyek jalan rigid beton dengan nilai fantastis—melampaui angka Rp 2 miliar—kini menjadi sorotan tajam lantaran kondisinya yang mulai memprihatinkan meski baru hitungan bulan usai dikerjakan.
Retakan Struktural dan Bungkamnya Otoritas
Hasil pantauan lapangan pada Rabu (13/5/2026) menyingkap fakta yang sulit dikesampingkan. Akses utama warga tersebut kini dihiasi retakan struktural memanjang dan pengelupasan permukaan beton di berbagai titik. Kondisi ini secara kasat mata mengindikasikan adanya “anomali” dalam proses konstruksi.
Dugaan kegagalan teknis pun mencuat ke permukaan, mulai dari:
- Kualitas Campuran: Apakah spesifikasi material sudah sesuai dengan kontrak pengadaan?
- Stabilitas Subgrade: Sejauh mana maksimalisasi pemadatan tanah dasar dilakukan sebelum pengecoran?
- Pengawasan: Di mana fungsi kontrol saat pengerjaan berlangsung?
Kekecewaan warga kian memuncak saat upaya konfirmasi menemui jalan buntu. Kepala Desa Tapelan, Bambang Edi S, memilih untuk tetap bungkam dan tidak memberikan klarifikasi sedikit pun hingga berita ini diturunkan. Sikap diam otoritas desa ini seolah mempertebal dinding kecurigaan publik terkait transparansi pengelolaan anggaran.
“Uang Rakyat Bukan Bahan Uji Coba”
Suara sumbang dari akar rumput tidak lagi bisa dibendung. Seorang warga setempat yang enggan disebutkan identitasnya menyampaikan keluh kesah yang mewakili kegelisahan kolektif.
”Angkanya fantastis, lebih dari Rp 2 miliar. Tapi hasilnya begini? Baru beberapa bulan dipakai sudah retak-retak. Ini uang rakyat, bukan bahan uji coba,” keluhnya dengan nada getir.
Sentimen serupa berkembang di tengah masyarakat yang mendesak adanya inspeksi mendadak (sidak) dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Publik menuntut akuntabilitas nyata—bukan sekadar perbaikan kosmetik, melainkan pembongkaran dan pengerjaan ulang (rework) jika terbukti terjadi penyimpangan spesifikasi.
Menanti Taji Pengawasan Pemkab
Kasu di Desa Tapelan ini menjadi alarm keras bagi mekanisme pengawasan proyek berbasis BKKD di Bojonegoro. Integritas pembangunan infrastruktur kini dipertaruhkan. Jika proyek bernilai miliaran rupiah dapat dengan mudah mengalami kerusakan dini tanpa ada konsekuensi tegas, maka efektivitas distribusi dana bantuan ke desa patut dievaluasi secara menyeluruh.
Warga kini hanya bisa berharap pada ketegasan Pemerintah Kabupaten. Transparansi dan langkah evaluatif adalah harga mati agar anggaran daerah yang bersumber dari pajak rakyat tidak berakhir sia-sia menjadi bongkahan beton yang rapuh. (TIM/RED)
