JAKARTA,Jawakini.com – Polri terus memperkuat komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2), Polri bersinergi dengan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mengawal kesejahteraan petani dari hulu hingga hilir.
Langkah strategis ini bertujuan untuk memutus rantai tengkulak yang kerap merugikan petani, sekaligus memastikan keberlanjutan swasembada jagung yang telah dicapai Indonesia pada tahun sebelumnya.
Fasilitasi Modal Melalui KUR Himbara
Di sisi hulu, Polri berperan sebagai jembatan bagi Kelompok Tani (Poktan) dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), Polri memfasilitasi akses perbankan bagi para petani binaan.
Perwakilan Himbara sekaligus Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan dukungan finansial yang masif untuk mendukung sektor ini.
“Pada tahun 2026, BRI telah menyiapkan plafon senilai Rp180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian, termasuk di dalamnya ekosistem pertanian jagung,” ujar Danang.
Implementasi nyata program ini sudah berjalan di wilayah Polda Jawa Barat, seperti di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan modal untuk perluasan lahan dan keberlanjutan masa tanam.
Stabilitas Harga dan Penyerapan Hasil Panen
Tak hanya urusan modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga fokus pada perlindungan harga di tingkat hilir. Untuk mencegah petani terjebak praktik tengkulak, Polri menjalin kerja sama erat dengan Perum Bulog.
Berdasarkan surat dinas internal per Januari 2026, Bulog menetapkan target pengadaan jagung sebanyak 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah dengan harga beli Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong harga yang berpihak pada petani,” jelas Brigjen Langgeng Purnomo, Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan.
Evaluasi dan Target 2026
Rapat koordinasi yang diikuti secara daring oleh seluruh Polda se-Indonesia ini juga menjadi ajang evaluasi kinerja tahun 2025, di mana Indonesia mencatatkan prestasi gemilang dengan tidak melakukan impor jagung untuk pabrik pakan ternak.
Brigjen Langgeng menegaskan bahwa strategi tahun 2026 akan lebih difokuskan pada:
- Pemanfaatan lahan tidur untuk meningkatkan produksi nasional.
- Pendampingan manajerial agar petani mampu mengelola keuangan dan melunasi pinjaman tepat waktu.
- Penguatan ekosistem dari penyediaan bibit, modal, hingga kepastian pembeli (offtaker).
Dengan sinergi antarlembaga ini, Polri berharap taraf hidup petani jagung Indonesia meningkat secara berkelanjutan dan ketahanan pangan nasional semakin kokoh.(Red)
