Foto:ilustrasi
BOJONEGORO,Jawakini.com — Hampir dua tahun sejak resmi diluncurkan pada Januari 2025, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto melaju kencang di berbagai penjuru Nusantara. Namun, di sudut-sudut terluar Kabupaten Bojonegoro, gemuruh program unggulan nasional ini justru terdengar sayup-sayup, menyisakan jarak antara janji kesejahteraan dan realisasi di lapangan.
Ketimpangan distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG kini memantik sorotan tajam. Pasalnya, ketika para pengusaha dan yayasan di kawasan perkotaan berlomba-lomba merebut peluang kemitraan, wilayah terpencil seperti Kecamatan Margomulyo justru belum menikmati satu porsi pun makanan bergizi yang dijanjikan negara.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sekaligus Ketua Satgas Badan Gizi Nasional (BGN) Bojonegoro, Ninik Susmiati, mengakui minimnya minat mitra swasta dalam membangun SPPG di wilayah perbatasan akibat kendala geografis dan keekonomian.
”Kasihan memang daerah pinggiran, tidak banyak minat membangun SPPG. Seperti Sekar baru ada satu, Ngambon juga satu, Gondang sudah dibangun tapi belum operasional,” ungkap Ninik, Selasa (21/7/2026).
Kecamatan Margomulyo,Belum ada SPPG yang beroperasi aktif. Kecamatan Kedewan, Bangunan fisik ada, namun belum beroperasional. Kecamatan Gondang, Bangunan siap, tetapi belum berjalan. Kecamatan Sekar & Ngambon Masing-masing baru ditopang oleh 1 SPPG.
Kondisi ini memicu kritik mendalam dari pengamat kebijakan publik sekaligus tokoh masyarakat setempat, Sugeng Handoyo. Menurutnya, alasan “lokasi jauh” yang memicu sepinya minat mitra mengindikasikan adanya celah serius dalam mekanisme kemitraan BGN.
“Belum adanya SPPG di Kecamatan Margomulyo sangat ditunggu-tunggu oleh para siswa. Sangat aneh jika dalam kurun waktu hampir dua tahun program ini berjalan, ada satu kecamatan yang sama sekali belum tersentuh,” tegas Sugeng.
Sugeng menyoroti paradoks yang terjadi di satu sisi, izin pendirian SPPG menjadi rebutan pelaku usaha karena potensi nilainya. Namun di sisi lain, daerah terluar seperti Margomulyo justru ditelantarkan atas dasar kalkulasi jarak dan profitabilitas.
“Padahal kita tahu banyak pelaku usaha dan yayasan berebutan mendirikan SPPG. Perlu ditelusuri dan dipertanyakan kepada para pemangku kebijakan,negara harus hadir dan tidak boleh menunggu pihak ketiga, Biar semua menjadi terang, sehingga penerima manfaat di Margomulyo segera mendapatkan haknya,” lanjutnya.
Program MBG hadir dengan cita-cita luhur,memberantas stunting, menekan malnutrisi, serta mencetak kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) unggul sejak dini. Namun, jika mekanisme pelaksanaannya dibiarkan mengikuti hukum pasar semata,di mana wilayah terpencil dinomorduakan karena minim efisiensi logistik maka tujuan mulia tersebut berisiko kehilangan taringnya.
Sudah saatnya BGN tidak hanya berpangku tangan pada ketertarikan mitra komersial biasa. Langkah intervensi khusus, seperti merangkul mitra strategis lintas sektor atau memberikan insentif khusus bagi pengelola SPPG di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), menjadi kebutuhan mendesak.
Anak-anak di Margomulyo dan wilayah pelosok Bojonegoro memiliki hak yang sama atas gizi yang layak. Menutup mata dari ketimpangan ini sama saja membiarkan masa depan mereka tertinggal di garis batas.(jwk/Bg)
