Foto:(ist)
BOJONEGORO, JAWAKINI.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus berupaya mempercepat pemerataan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke wilayah terluar. Meski begitu, belum semua anak sekolah di daerah pinggiran dapat menikmati fasilitas gizi dari pemerintah secara berimbang akibat terkendala izin operasional dari pemerintah pusat.
Saat ini, dua kecamatan terluar yang dilaporkan belum memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasional sama sekali adalah Kecamatan Kedewan dan Kecamatan Margomulyo. Sementara untuk Kecamatan Gondang, satu unit SPPG tercatat telah mulai beroperasional sejak kurang lebih tiga bulan yang lalu.
Sekretaris Satgas MBG Bojonegoro yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Bojonegoro Ninik Susmiati, S.KM., M.Kes. memberikan klarifikasi resmi mengenai situasi penanganan MBG di wilayah-wilayah pinggiran tersebut.
Pihaknya menjelaskan bahwa Pemkab Bojonegoro sebenarnya telah bertindak aktif dengan bersurat resmi ke Badan Gizi Nasional (BGN) pusat untuk melaporkan kondisi di lapangan, khususnya terkait kurangnya minat mitra swasta mendirikan SPPG di wilayah pinggiran.
”Pemkab sudah pernah bersurat ke BGN melaporkan hal ini, bahwa daerah-daerah pinggiran kurang diminati mitra mendirikan SPPG,” ujar Sekretaris Satgas MBG Bojonegoro saat memberikan keterangannya kepada Jawakini.com.(23/7/2026)
Namun, setelah laporan tersebut dikirimkan, portal pendaftaran mitra di BGN justru ditutup. Kendati demikian, beberapa proyek fisik SPPG di kawasan terluar sebenarnya tetap terus berproses hingga selesai dibangun, tetapi belum bisa beroperasional sampai saat ini.
”BGN tidak pernah membalas surat Pemkab Bojonegoro. Padahal persetujuan titik lokasi untuk dapat membangun dan mengoperasikan SPPG itu sepenuhnya merupakan kewenangan BGN,” lanjutnya.
Guna menyikapi kendala administratif di tingkat pusat tersebut, Pemkab Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk kembali melayangkan surat resmi ke BGN dalam waktu dekat.
Fokus utama dorongan Pemkab adalah mendesak BGN agar SPPG yang proses pembuatannya sudah rampung fisik segera diterbitkan izin operasionalnya, sehingga anak-anak di daerah terpencil tidak tertinggal dari wilayah perkotaan.
”Kami akan bersurat lagi ke BGN agar SPPG yang proses pembuatannya selesai bisa segera beroperasional. Harapannya agar semua anak sekolah dan penerima manfaat lainnya bisa merasakan MBG secara merata se-Kabupaten Bojonegoro,” tegasnya.
Dengan adanya dorongan intensif dari Pemkab Bojonegoro ini, masyarakat dan para wali murid di kawasan pinggiran seperti Kedewan dan Margomulyo berharap BGN pusat segera merespons cepat agar hak pemenuhan gizi anak-anak di daerah 3T dapat segera terpenuhi secara adil. (BG/Jwk)
