KOTA KEDIRI,Jawakini.com — Laporan Polisi yang disampaikan oleh seorang Penasihat Hukum atau Pengacara yang bertindak sebagai Kuasa Hukum memiliki kekuatan hukum yang sama dengan laporan yang diajukan langsung oleh pihak yang merasa dirugikan (Pelapor). Hal ini menegaskan prinsip representasi hukum dalam sistem peradilan.
1. Peran dan Kewenangan Kuasa Hukum
Seorang Kuasa Hukum tidak hanya bertindak sebagai ‘tukang pos’ yang menyampaikan aduan. Kewenangan mereka meliputi representasi penuh atas nama klien (pelapor) berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sah.
Menurut Dedy Luqman Hakim, S.H., seorang Penasihat Hukum dan Ketua LBH Cakra Tirta Mustika (CAKRAM) Kediri Raya, peran Kuasa Hukum dalam proses pelaporan di Kepolisian sangat strategis:
- Mengajukan Laporan Polisi: Berwenang membuat dan menyampaikan Laporan Polisi secara resmi.
- Pendampingan Pemeriksaan: Mendampingi klien (pelapor) selama proses penyidikan, termasuk saat dimintai keterangan.
- Pemberian Masukan Hukum: Memberikan konsultasi, nasihat, dan rekomendasi langkah-langkah hukum yang tepat.
- Melindungi Hak Klien: Memastikan hak-hak hukum pelapor terlindungi, termasuk hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil.
- Tindak Lanjut Proses: Mengambil langkah-langkah lanjutan dalam proses hukum yang berkaitan dengan laporan tersebut.
Intinya, Pengacara mewakili klien dalam seluruh urusan hukum yang timbul dari laporan tersebut.
2. Batasan dan Risiko Hukum bagi Kuasa Hukum
Meskipun memiliki kewenangan penuh untuk mewakili, Penasihat Hukum tidak bekerja tanpa batasan. Kuasa Hukum yang menyampaikan laporan juga memiliki tanggung jawab hukum terhadap kebenaran isi laporan. “Pengacara juga tidak kebal hukum. Jika ternyata laporan yang disampaikan tidak benar atau mengandung kebohongan (fitnah atau pengaduan palsu), maka pengacara yang menyampaikannya juga bisa ikut dimintai pertanggungjawaban secara hukum,” tegas Dedy.Oleh karena itu, sangat penting bagi Masyarakat (Klien) Memberikan informasi yang jujur dan benar kepada Kuasa Hukum.Penasihat Hukum melakukan verifikasi awal (due diligence) atas fakta dan bukti yang dimiliki klien sebelum mengajukan laporan.Aparat Penegak Hukum (Polisi) Tetap wajib menghormati dan menindaklanjuti laporan dari Kuasa Hukum, asalkan dokumen Surat Kuasa lengkap dan sah, serta laporan memenuhi unsur-unsur pidana.
3. Pentingnya Konsultasi Awal
Kehadiran Penasihat Hukum sejak tahap awal dapat memberikan sandaran penting. Tahap ini dimulai dengan konsultasi awal untuk memahami duduk perkara, menganalisis bukti, dan menentukan posisi hukum pelapor sebelum laporan resmi diajukan.
Peran Penasihat Hukum dalam sistem peradilan pidana tidak hanya sebatas mendampingi, tetapi juga menjadi perisai untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara dalam mencari keadilan.
Laporan yang diajukan melalui Penasihat Hukum adalah mekanisme yang sah dan dijamin undang-undang. Aparat penegak hukum di Kediri Raya dan wilayah lain wajib menghormati dan menindaklanjuti laporan tersebut, asalkan memenuhi syarat formil dan materil yang berlaku. Dengan demikian, kehadiran Kuasa Hukum diharapkan dapat memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif, profesional, dan melindungi hak-hak seluruh warga negara yang mencari keadilan.(Red)
