BOJONEGORO, Jawakini.com – Kepala Bidang (Kabid) Jembatan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Bojonegoro, Edi, akhirnya angkat bicara mematahkan rumor yang beredar liar terkait adanya dugaan penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) mendahului sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Saat dikonfirmasi oleh awak media pada Senin (25/5/2026), Edi menegaskan bahwa tudingan mengenai adanya ikatan kontrak atau SPK “bawah tangan” di bidang yang dipimpinnya tersebut sama sekali tidak benar.
”Ndak ada, dan saat ini baru tahap persiapan pengadaan,” ujar Edi singkat saat memberikan klarifikasi resmi kepada jurnalis media ini, Senin (25/5/2026).
Pernyataan resmi dari pihak kedinasan ini sekaligus menjawab kegaduhan yang sempat memicu sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk kalangan rekanan lokal dan pengamat kebijakan publik dalam beberapa hari terakhir.
Sebelumnya, santer dikabarkan oleh salah satu rekanan asal Bojonegoro berinisial D, bahwa terdapat kejanggalan berupa dokumen SPK paket pekerjaan jembatan yang diduga sudah ditandatangani sepihak, meskipun paket tersebut belum ditayangkan atau diunggah di aplikasi LPSE.
Isu tersebut sempat memantik reaksi dari pengamat publik, Sugeng Handoyo, yang mengingatkan bahwa regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya Perpres Nomor 12 Tahun 2021 wajib dilakukan secara runut dan transparan melalui sistem elektronik.
Dengan adanya klarifikasi langsung dari Kabid Jembatan Dinas PU Bina Marga Bojonegoro, dapat dipastikan bahwa seluruh paket pekerjaan fisik di Bidang Jembatan saat ini masih berjalan di koridor regulasi baku dan sedang dalam fase pematangan administratif sebelum dilepas ke sistem LPSE.
Masyarakat dan para pelaku usaha jasa konstruksi kini tinggal mengawal jalannya proses lelang atau pengadaan reguler tersebut agar nantinya dapat terlaksana dengan asas transparansi, akuntabilitas, dan persaingan yang sehat demi pembangunan infrastruktur Bojonegoro yang berkualitas.(Bg)
