Bojonegoro,jawakini.com – keluhan dan keresahan dari sekelompok kontraktor kecil lokal di Bojonegoro terkait kesulitan mereka mendapatkan pekerjaan proyek pemerintah, meskipun APBD Bojonegoro cukup besar dan terdapat ribuan paket pekerjaan.
Adalah beberapa poin utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah Bojonegoro:
1.Kesenjangan antara APBD Besar dan Kesempatan Lokal: Meskipun APBD Bojonegoro mencapai Rp7,9 triliun dan ada ribuan paket proyek, kontraktor lokal kecil merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan bagian pekerjaan.
2. Sistem Pengadaan yang Dinilai Tidak Adil: Para kontraktor menyalahkan sistem pengadaan, khususnya Penunjukan Langsung (PL), yang mereka rasakan semakin tertutup dan “sudah diatur,” sehingga mereka hanya menjadi “penonton di rumah sendiri.”
4. Dampak Terhadap Kelangsungan Usaha dan Tenaga Kerja: Ketidakdapatan proyek berdampak serius pada kelangsungan hidup usaha mereka. Banyak kontraktor harus merumahkan karyawan (tukang-tukang lokal) karena tidak ada pekerjaan yang bisa dikerjakan.
5.Harapan yang Pupus: Sempat ada harapan besar ketika pemimpin daerah yang baru adalah putra lokal, namun kenyataannya harapan tersebut tidak terwujud dalam kesempatan pekerjaan.
6. permintaan Utama: Para kontraktor kecil tidak meminta belas kasihan, melainkan menuntut transparansi, pemerataan kesempatan, dan kesempatan yang adil untuk bisa berpartisipasi dan menggerakkan roda ekonomi lokal dari bawah.
7. Kontras dengan Retorika Pemerintah: Ada kontras antara semangat pembangunan dan pemerataan ekonomi yang digaungkan oleh pemerintah daerah dan DPRD dengan realita yang dirasakan oleh kontraktor kecil di lapangan.
Secara keseluruhan,ini adalah depresi atau keterpurukan yang dialami kontraktor lokal akibat sistem pengadaan yang dinilai tidak memberikan ruang bagi mereka, meskipun mereka adalah bagian dari masyarakat dan ekonomi daerah tersebut.
Transparansi dan pemerataan kesempatan menjadi harapan besar yang saat ini masih menjadi wacana.
Penulis : si jon, kontraktor Sukosewu
