Foto : ilustrasi
BOJONEGORO,Jawakini.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tengah mendalami hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Wakil Bupati Nurul Azizah pada Sabtu (18/4/2026) lalu. Sejumlah proyek infrastruktur di tiga kecamatan menjadi sorotan dalam peninjauan lapangan tersebut.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, mengonfirmasi bahwa saat ini pihaknya belum bisa membeberkan detail temuan secara rinci. Menurutnya, seluruh data dan fakta lapangan yang dikumpulkan saat sidak sedang diproses oleh tim ahli.
”Masih dalam kajian Inspektorat,” ujar Setyo Wahono singkat saat dikonfirmasi awak media melalui pesan singkat. (20/4/2026).
Sidak yang berlangsung akhir pekan kemarin menyasar tiga titik krusial. Lokasi pertama adalah proyek jembatan penghubung antara Desa Ngulanan dan Desa Ngablak di Kecamatan Dander, yang saat ini dalam tahap pembongkaran.
Selain jembatan, rombongan juga meninjau dua proyek jalan beton yang didanai melalui skema Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025, yakni:
Desa Bancer, Kecamatan Ngraho: Proyek jalan sepanjang satu kilometer yang terpantau selesai tepat waktu. Desa Tengger, Kecamatan Ngasem: Peninjauan kualitas dan kesesuaian hasil pengerjaan.
Meski pengerjaan di Desa Bancer dinilai tepat waktu, publik masih menunggu laporan komprehensif mengenai kualitas teknis di lokasi-lokasi lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, Gunawan, belum memberikan pernyataan resmi maupun klarifikasi terkait progres kajian tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh wartawan belum mendapatkan respons dari pihak.
Ketidakterbukaan hasil sidak ini mulai memicu reaksi dari elemen masyarakat. Ketua LSM Angling Dharma, M. Nasir, menegaskan bahwa transparansi adalah kunci akuntabilitas pembangunan daerah.
”Kami berharap Inspektorat bisa menyampaikan hasil kajian ini secara terbuka kepada publik. Jangan sampai muncul kesan ada yang ditutup-tutupi. Masyarakat berhak tahu apakah uang negara digunakan sesuai spesifikasi atau tidak,” tegas Nasir.
Sidak ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Bojonegoro mulai memperketat pengawasan terhadap proyek-proyek fisik di penghujung semester awal tahun anggaran 2026, guna memastikan serapan anggaran berjalan beriringan dengan kualitas mutu bangunan.(red)
