BOJONEGORO,Jawakini.com – Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) kembali memantik kritik tajam. Ketua LSM Angling Dharma, M. Nasir, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan pelat merah tersebut karena dinilai gagal memberikan kontribusi optimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
M. Nasir menilai, besarnya modal yang telah digelontorkan oleh pemerintah daerah tidak berbanding lurus dengan capaian kinerja manajemen. Menurutnya, audit total menjadi satu-satunya jalan untuk membedah persoalan mendasar di internal perusahaan.
”Audit total ini langkah krusial. Publik perlu tahu apa masalah sebenarnya, apakah di level manajemen atau memang tata kelolanya yang keliru,” ujar Nasir saat memberikan keterangan pers.
Persoalan Kerjasama Bisnis dan Aset Daerah
Salah satu poin krusial yang disorot adalah skema kerjasama pengelolaan kawasan hunian The Residence di jalur nasional Bojonegoro–Cepu. Nasir menyebut pembagian keuntungan dalam proyek tersebut sangat tidak proporsional bagi daerah.
”Aset itu milik daerah, tapi PT BBS kabarnya hanya mendapat porsi keuntungan yang sangat kecil dibanding mitra swasta. Ini jelas tidak adil dan harus dievaluasi serius,” tegasnya.
Selain masalah aset, mandeknya sejumlah rencana strategis juga menjadi catatan merah. Nasir menyinggung proyek pembangunan pabrik pengolahan gas flare yang hingga kini tak kunjung terealisasi, padahal peluang dan dukungan dari pemerintah pusat sempat terbuka lebar.
Dominasi Pengelolaan Sumur Tua
Lebih lanjut, Nasir mengkritik aktivitas PT BBS yang saat ini dianggap hanya bertumpu pada pengelolaan sumur minyak tua. Ia menilai lini bisnis tersebut pun bisa berjalan lebih karena faktor intervensi dan peran pemerintah, bukan murni karena inovasi bisnis manajemen BBS.
”Banyak rencana besar yang akhirnya mandek. Ini menandakan ada masalah serius dalam perencanaan maupun eksekusi di lapangan,” tambahnya.
Desakan Opsi Pembubaran
Menanggapi kondisi tersebut, LSM Angling Dharma meminta Pemkab Bojonegoro dan DPRD mengambil langkah tegas. Nasir menyarankan agar hasil audit nantinya menjadi dasar penentu masa depan BUMD tersebut.
“Dari audit itu akan terlihat, apakah PT BBS masih layak dipertahankan dengan pembenahan total, atau justru opsi pembubaran menjadi langkah paling logis agar tidak terus membebani anggaran daerah,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT BBS belum memberikan keterangan resmi terkait kritik dan desakan audit tersebut. Upaya konfirmasi kepada jajaran direksi masih terus dilakukan untuk mendapatkan keberimbangan informasi.(red)
