BOJONEGORO,Jawakini.com – Desa Mori, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro, menjadi sorotan setelah investigasi mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) 2025. Temuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran regulasi tidak hanya terjadi pada proses lelang, tetapi juga merembet ke tahap pelaksanaan fisik di lapangan.
Skema padat karya, yang diwajibkan dalam pedoman teknis BKKD, tidak tampak diterapkan. Pekerjaan justru dikerjakan oleh orang luar desa setempat, tanpa pola kerja berbasis pemberdayaan masyarakat. “Setahu saya hanya beberapa orang warga lokal mas, yang banyak tenaga kerjanya dari luar Desa Mori,” ungkap salah satu warga.Selasa (2/12/2025).
Di lokasi, kuat dugaan terjadi pengurangan spesifikasi pada bagian elevasi dan strous. Pemeriksaan visual terhadap struktur memperlihatkan adanya potensi deviasi dari desain teknis yang seharusnya. Temuan ini menimbulkan pertanyaan tentang kualitas pekerjaan yang dilakukan.
Seluruh pekerja terlihat tidak mengenakan APD helm, sepatu keselamatan, maupun rompi kerja. Kondisi ini tidak hanya melanggar standar K3, tetapi juga memperlihatkan lemahnya pengawasan teknis di lapangan.
Camat Trucuk, Bojonegoro Saad Mujadid, saat dikonfirmasi awak media beberapa waktu menegaskan akan melakukan sidak, namun hal tersebut tidak terlaksana hingga saat ini.
Sementara itu, Ms B, pengiat sosial menegaskan bahwa camat Trucuk sendiri seharusnya lebih kooperatif dalam melakukan pemantauan di lapangan secara teratur.
“jangan hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga harus memperhatikan kualitas dan kuantitas pekerjaan, karena semua itu bersumber dari uang (pajak rakyat),” tegasnya pada Selasa (2/12/2025).
Publik kini menuntut langkah tegas: inspeksi mendadak, audit menyeluruh, hingga investigasi formal bila diperlukan. Proyek yang menggunakan uang negara, kata warga, harus dipastikan mengikuti aturan secara penuh tanpa celah manipulasi dan tanpa kompromi terhadap keselamatan(BR)
