BOJONEGORO,Jawakini.com — Kepala Desa Bayemgede, Kecamatan Kepohbaru,Muin Spd i lewat kasi perencanaan Abdul Patih Burhannudin, memberikan klarifikasi terkait polemik jembatan dan pendaftaran/biaya Rp25 juta yang mencuat pasca-gelaran Sound Horeg pada 5–6 September 2026 di desanya.
Mengenai dugaan penggempuran atau kerusakan pada jembatan yang dilalui kendaraan pengangkut sound system, membantah tuduhan bahwa jembatan tersebut sengaja dirusak untuk acara tersebut. Menurutnya, kondisi jembatan tersebut memang sudah lama rusak sebelum kegiatan berlangsung.
”Jembatan itu memang kondisinya sudah rusak. Sudah diajukan proposal pembangunan kepada Pemkab mulai tahun 2019 sampai dengan sekarang. Setiap tahun diajukan, namun tetap belum ada tindakan dari Pemkab,” ujar Abdul Patih Burhannudin saat dikonfirmasi wartawan, Senin (7/9/2026).
Selain isu jembatan, Abdul Patih juga menepis rumor terkait adanya biaya izin sebesar Rp25 juta yang beredar di tengah masyarakat. Ia menegaskan kabar tersebut tidak benar dan sudah dibantah secara resmi melalui video klarifikasi sekitar satu bulan sebelum acara digelar.
Terkait penanggung jawab kegiatan, kasi perencanaan menjelaskan bahwa secara administratif, penanggung jawab acara adalah Ketua Panitia dengan diketahui oleh Kepala Desa. Namun secara moral dan sosial, seluruh warga desa turut mendukung kegiatan tersebut.
”Di belakangnya, kami seluruh masyarakat Bayemgede bertanggung jawab penuh atas acara ini. Hal ini dibuktikan dengan surat persetujuan lingkungan, surat persetujuan ketua RT/RW, serta surat persetujuan dari BPD, tokoh agama, dan tokoh masyarakat,” pungkasnya.
Klarifikasi dari pihak pemdes ini diharapkan mampu meluruskan simpang siur informasi di tengah masyarakat. Kendati demikian, evaluasi terhadap standar perizinan dan jalur lintasan kendaraan berat pada kegiatan serupa tetap menjadi PR penting bagi pemerintah daerah dan aparat kepolisian ke depan.(Red)
