Bojonegoro,Jawakini.com – Dalam suasana gemilang Jatim Public Relations Award (JPRA) 2025 di Malang Creative Center (8/11/2025), Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menorehkan pengakuan formal dengan meraih posisi ketiga sebagai Website Terbaik. Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dan Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad, ini tentu patut diapresiasi sebagai simbol komitmen daerah terhadap komunikasi digital.
Namun, di balik kilauan panggung pengakuan tersebut, muncul pertanyaan etis yang lebih mendasar: Apakah kualitas tampilan website telah berbanding lurus dengan integritas isinya?
Publik Bojonegoro kini menuntut konsistensi. Sebab, realitas di lapangan menunjukkan adanya disparitas yang mengkhawatirkan antara klaim prestasi digital dan praktik tata kelola informasi publik sehari-hari.
Website dinas yang seharusnya berfungsi sebagai pintu gerbang akuntabilitas seringkali menyerupai etalase yang terawat rapi namun miskin substansi. Informasi krusial—mulai dari rincian pelaku kegiatan, progres program, hingga mekanisme alokasi dan penggunaan anggaran yang bersumber dari kepercayaan masyarakat—sulit ditembus, seolah sengaja diendapkan dari pantauan publik.
Aksesibilitas data ini menjadi ujian sejati bagi komitmen transparansi Bojonegoro.
Kondisi ini diperparah dengan sikap yang dirasakan menghambat oleh rekan-rekan media yang berupaya menjalankan fungsi check and balance. Ketika jurnalis, sebagai perpanjangan tangan publik, mengajukan pertanyaan standar mengenai program atau anggaran, mereka kerap berhadapan dengan benteng birokrasi yang tak perlu:
“Mohon maaf, Bapak sedang ada agenda rapat yang padat.”
“Apakah sudah membuat permohonan audiensi sebelumnya?”
Respons ini, meskipun terdengar formal, secara substansial mencerminkan minimnya kesediaan untuk merespons kebutuhan mendesak akan keterbukaan. Hal ini mengesankan bahwa transparansi adalah hak eksklusif bagi mereka yang memiliki izin dan janji temu, bukan kewajiban fundamental jabatan publik.
Jabatan publik adalah amanah melayani, bukan panggung eksklusif untuk menghindari audit publik.
Oleh karena itu, penghargaan “Website Terbaik” ini harus dipandang sebagai titik awal audit, bukan titik akhir perayaan. Nilai sejati dari teknologi digital terletak pada kejujuran dan kedalaman informasi yang disajikan, bukan sekadar keindahan tata letak atau kecepatan loading laman.
Bojonegoro memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa piala tersebut bukan sekadar citra sementara, tetapi cerminan komitmen permanen untuk menjadi pelopor transparansi sejati.(Red)
