BOJONEGORO,Jawakini.com – Alun-alun Bojonegoro seharusnya menjadi cermin kemajuan sebuah daerah. Namun, bagi warga yang setiap hari melintasi jantung kota ini, cermin tersebut tampak retak dan berdebu. Di balik janji untuk “bersolek,” kenyataan pahit justru terpampang nyata pada fasilitas publik yang kian merana.
Secara administratif, perawatan Alun-alun Bojonegoro rupanya memiliki napas finansial yang cukup lega. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro mengonfirmasi bahwa terdapat kucuran dana rutin sebesar Rp150 juta setiap tahun hanya untuk urusan pengecatan.
Namun, angka di atas kertas tersebut seolah menguap sebelum menyentuh permukaan dinding dan tiang di lokasi. Penelusuran di lapangan menunjukkan pemandangan yang kontras:
Tiang Listrik & Bangunan, Cat mengelupas dan terlihat dekil, memberikan kesan pembiaran yang menahun. Fasilitas Duduk: Kursi-kursi kayu yang seharusnya menjadi tempat nyaman warga bersantai justru dibiarkan tergeletak tak terurus. Area Tengah: Kerusakan fisik di bagian tengah alun-alun semakin mempertegas kesan “semrawut”. Suara dari Akar Rumput
Kontradiksi ini diperkuat oleh kesaksian warga yang sehari-hari menggantungkan hidup di sana. Sulastri, seorang pedagang keliling, mengungkapkan bahwa pemandangan kusam ini bukanlah hal baru.
“Ya sudah lama kondisi alun-alun dibiarkan begini. Apalagi yang tengah itu rusak,” ujarnya ketus. Ia bahkan mengaku tidak pernah melihat adanya aktivitas pengecatan seperti yang diklaim dalam anggaran.
Sekretaris DLH Bojonegoro, Achmad Syoleh Fatoni, saat dikonfirmasi pada Senin (20/4/2026), membenarkan keberadaan anggaran tersebut. Ia menegaskan bahwa dana Rp150 juta dialokasikan khusus untuk pengecatan setiap tahunnya. Sementara untuk kebersihan, pemerintah mengandalkan peran “Pasukan Kuning” tanpa anggaran khusus tambahan.
Munculnya angka Rp150 juta per tahun untuk pemeliharaan estetika yang hasilnya tak terlihat oleh mata publik tentu memicu pertanyaan besar. Jika anggaran terus mengalir namun wajah kota tetap kusam, lantas ke mana sebenarnya polesan cat ratusan juta itu mendarat? Masyarakat Bojonegoro tentu tak butuh sekadar angka di laporan keuangan, melainkan ruang publik yang layak dan terawat secara nyata.(red)
