Foto,dok (ist)
BOJONEGORO,Jawakini.com – Memasuki bulan kelima di tahun anggaran 2026, denyut nadi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bojonegoro dinilai masih lambat. Kondisi ini mulai memicu keresahan di kalangan penyedia jasa konstruksi (pemborong) lokal yang hingga kini belum mendapatkan kepastian pekerjaan fisik.
Salah satu instansi yang kini tengah menjadi sorotan tajam adalah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya, lambatnya realisasi proyek dinilai berdampak langsung pada perputaran roda ekonomi daerah yang bersandar pada sektor konstruksi.
Berdasarkan informasi dan bukti percakapan internal yang didapatkan oleh redaksi media ini, lambatnya peluncuran program fisik tersebut ditengarai akibat adanya kebijakan internal dinas yang terkesan lamban. Proyek-proyek yang sebenarnya secara teknis sudah siap diluncurkan, terpaksa harus tertahan demi menunggu kesiapan bidang-bidang lain agar bisa berjalan bersama-sama (kolektif) dalam satu dinas.
Dalam percakapan salah satu pemborong berinisial D, terungkap adanya instruksi yang menahan progres pekerjaan yang sudah siap.
“Bidang SDA yg dulu pak iwan itu sudah siap.. tapi info di internal katanya nunggu bareng-bareng kolektif satu dinas,” ucapnya
Padahal, dalam organisasi Dinas PU SDA sendiri terdapat tiga bidang utama, yakni Bidang Operasional dan Pemeliharaan (OP), Bidang Air Baku dan Irigasi (ABI), serta Bidang Sumber Daya Air (SDA). Kebijakan “saling menunggu” antar bidang inilah yang dinilai kontraproduktif oleh para pelaku usaha.
Dorong Transparansi Yang Cepat Harusnya Menstimulasi yang Lambat
Kebijakan menahan peluncuran proyek yang sudah siap mendapat kritik keras dari kalangan kontraktor. Menurut salah satu pemborong di Bojonegoro yang enggan disebutkan namanya, setiap bidang di kedinasan memiliki karakteristik dan kesiapan teknis yang berbeda-beda, sehingga tidak seharusnya saling menyandera progres satu sama lain.
”Ya tidak bisa begitu. Bidangnya kan lain-lain. Kalau memang satu bidang sudah siap produknya, segera saja diluncurkan demi menggerakkan perekonomian Bojonegoro. Kenapa harus saling menunggu untuk kolektif?” ujarnya dengan nada kecewa kepada awak media, Sabtu (9/5/2026).
Ia menilai, langkah menunda pengerjaan fisik demi asas kolektif kedinasan merupakan kebijakan yang kurang bijak. Langkah yang lebih tepat dan sehat bagi iklim pembangunan adalah mendahulukan program yang sudah matang tanpa perlu tersandera oleh bidang yang belum siap.
”Akan lebih baik dan bijak jika bidang yang sudah siap produknya segera diluncurkan saja, tidak usah menunggu kolektif. Tujuannya agar bidang yang cepat bisa mendorong dan memicu yang lambat untuk segera mempercepat kinerjanya. Bukan malah sebaliknya, terkesan yang cepat dipaksa menunggu yang lambat,” tegasnya.
Kepala Dinas PU SDA: “Masih Proses dan Persiapan PBJ”
Guna menjaga keberimbangan informasi, awak media ini langsung melakukan konfirmasi kepada pihak kedinasan terkait hambatan tersebut.
Saat dihubungi melalui sambungan seluler, Kepala Dinas PU SDA Kabupaten Bojonegoro, Retno Wulandari, memberikan penjelasan singkat mengenai status proyek di dinasnya. Ia menegaskan bahwa jajarannya saat ini tengah bekerja mempersiapkan tahapan pengadaan.
”Masih proses dan persiapan PBJ (Pengadaan Barang/Jasa),” ujar Retno singkat.
Meskipun pihak kedinasan menyatakan proses administrasi sedang berjalan, publik dan para pelaku jasa konstruksi di Bojonegoro tetap menaruh harapan besar agar proses PBJ ini dapat diakselerasi tanpa hambatan birokrasi yang tidak perlu, sehingga roda perekonomian daerah dapat segera berputar.
Keterlambatan realisasi ini sangat disayangkan mengingat aparatur sipil negara (PNS) dibayar oleh negara dari uang pungutan pajak masyarakat. Masyarakat dan pelaku usaha berharap kinerja birokrasi bisa lebih cekatan, responsif, dan tidak lelet dalam mengeksekusi anggaran program yang sudah disahkan, demi kemaslahatan publik.(bg)
