BOJONEGORO,Jawakini.com – Janji pelayanan publik yang cepat dan prima nampaknya masih menjadi barang mewah bagi warga Kecamatan Baureno. Alih-alih mendapatkan kemudahan, warga justru terjebak dalam ketidakpastian administratif selama hampir dua minggu. Persoalan klasik berupa kendala teknis dan minimnya manajemen SDM kembali menjadi tameng pembenaran atas lambatnya penerbitan Kartu Keluarga (KK).
Bagi warga seperti Y (40), dokumen kependudukan bukanlah sekadar lembaran kertas, melainkan kunci untuk mengakses berbagai layanan dasar. Penantian selama 14 hari tanpa kejelasan bukan hanya soal teknis, melainkan bentuk pengabaian terhadap hak sipil masyarakat.
”Kami butuh kepastian, bukan sekadar janji. Dokumen ini mendesak untuk urusan penting, tapi seolah-olah waktu kami tidak berharga,” keluh Y dengan nada kecewa yang mewakili keresahan banyak warga lainnya.
Pihak Kecamatan Baureno, melalui pernyataan Johan, mengakui adanya stagnasi layanan tersebut. Namun, alasan yang dikemukakan justru mengungkap rapuhnya sistem pendukung di tingkat kecamatan:
- Anomali Digital: Adanya gangguan pada aplikasi pengajuan KK yang diklaim hanya berdampak pada desa-desa tertentu.
- Krisis Personel: Beban kerja yang menumpuk akibat adanya staf yang menjalankan cuti haji, sehingga fungsi pelayanan tidak berjalan maksimal.
Secara administratif, alasan “staf cuti” seharusnya tidak menjadi penghalang jika sistem back-up personel berjalan dengan baik. Publik kini mempertanyakan sejauh mana kesiapan mitigasi pemerintah kecamatan dalam menghadapi situasi darurat atau kekurangan staf agar pelayanan tetap stabil.
Meski pihak kecamatan mengklaim tengah melakukan perbaikan, urgensi normalisasi layanan tidak bisa ditawar. Masyarakat Baureno tidak membutuhkan retorika mengenai kendala jaringan; mereka membutuhkan solusi konkret dan estimasi waktu yang transparan.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan segera turun tangan untuk mengevaluasi kinerja unit pelayanan di Baureno. Transformasi digital yang digembar-gemborkan seharusnya memangkas birokrasi, bukan justru menjadi jerat baru bagi warga akibat sistem yang kerap tumbang.
Pelayanan publik adalah wajah pemerintah di mata rakyat. Ketika sistem error menjadi rutinitas dan cuti pegawai menjadi kendala, maka yang sedang bermasalah bukan hanya jaringan, melainkan komitmen dalam melayani.(Red)
