BOJONEGORO,Jawakini.com – Kabar kurang sedap membayangi arah kebijakan fiskal Bojonegoro ke depan. Di tengah ekspektasi pembangunan daerah yang tinggi, masyarakat kini harus bersiap menghadapi pengetatan ikat pinggang akibat pemangkasan anggaran besar-besaran dari Pemerintah Pusat.
Hal ini terungkap dalam agenda Reses Masa Sidang I Tahun 2026 yang digelar oleh Anggota DPRD Bojonegoro dari Dapil VI, Wahid Anshori, di RSU Muhammadiyah Kalitidu pada Sabtu (07/02/2026).
Efek Domino Kebijakan Pusat
Wahid Anshori secara blak-blakan memaparkan bahwa skema penyerapan APBD tahun 2027 akan mengalami penurunan signifikan. Bukan tanpa alasan, “pemangkasan” ini merupakan konsekuensi langsung dari pergeseran fokus pendanaan nasional.
Dua program raksasa Pemerintah Pusat menjadi pemicu utama berkurangnya kucuran dana ke daerah:
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Inisiatif masif yang menyedot porsi besar ruang fiskal.
- Koperasi Desa Merah Putih (KDMP): Program penguatan ekonomi desa yang kini menjadi prioritas utama Jakarta.
“Ini adalah faktor utama yang memicu pemangkasan anggaran di tahun 2027. Kebijakan ini menjadi penentu bagaimana anggaran daerah diterapkan nantinya,” tegas Wahid di hadapan konstituen.
Ancaman Lumpuhnya Infrastruktur Daerah
Senada dengan Wahid, Ketua DPD PAN Bojonegoro, Lasuri, memberikan peringatan yang lebih keras. Menurutnya, Bojonegoro tidak sedang sendirian dalam “badai” fiskal ini, sebab fenomena serupa terjadi di seluruh penjuru Indonesia.
Namun, kejujuran Lasuri yang paling tajam tertuju pada dampak langsung bagi masyarakat bawah: Pemerintahan Desa.
Sektor Infrastruktur Terancam: Dengan dialihkannya dana untuk program prioritas pusat, pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan di level daerah dipastikan akan terdampak secara masif.
Dilema Pembangunan: Pemerintah daerah terpaksa harus memilih antara menjalankan instruksi pusat atau memenuhi kebutuhan infrastruktur lokal yang selama ini menjadi urat nadi ekonomi desa.
Pengawalan di Tengah Defisit
Meskipun menyuguhkan realita yang pahit, Fraksi PAN Bintang Nurani Rakyat berkomitmen untuk tetap menjadi “benteng” terakhir bagi aspirasi masyarakat. Lasuri menjamin bahwa pihaknya akan terus mengawal usulan warga agar tidak sepenuhnya tenggelam oleh prioritas pusat.
“Meski ruang gerak anggaran menyempit, kami akan selalu mengawal aspirasi masyarakat di tengah pemangkasan ini,” pungkasnya.
Analisis Singkat: Berita ini menyoroti bahwa transisi kebijakan di tahun 2026-2027 akan menjadi periode yang menantang bagi Bojonegoro. Efisiensi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.(BG)
