BOJONEGORO,Jawakini.com – Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdulloh Umar, S.Pd, memberikan sinyal kuat kepada eksekutif agar arah pembangunan daerah pada tahun 2026 tidak terjebak dalam seremoni infrastruktur semata. Hal ini ditegaskannya saat menggelar Reses Masa Sidang I Tahun 2026 di Desa Bumirejo, Kecamatan Kepohbaru, Sabtu (7/2/2026).
Di hadapan perwakilan masyarakat dari 25 desa, politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini melontarkan otokritik konstruktif mengenai substansi pembangunan. Meski mengakui capaian infrastruktur Bojonegoro, Umar menekankan bahwa indikator keberhasilan pemerintah yang sesungguhnya terletak pada isi piring nasi rakyat, bukan hanya mulusnya jalan di depan rumah mereka.
Infrastruktur Harus Berbanding Lurus dengan Kesejahteraan
Dalam orasinya yang diplomatis namun tajam, Abdulloh Umar menggarisbawahi bahwa pembangunan jalan, jembatan, dan gedung hanyalah sarana, bukan tujuan akhir.
“Pembangunan infrastruktur itu wajib, tapi jangan sampai kita hanya hebat di fisik sementara angka kemiskinan masih menjadi beban. Terobosan strategis harus diarahkan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja secara masif,” tegas Umar.
Ia menuntut agar postur kebijakan Pemkab Bojonegoro tahun 2026 lebih progresif dalam menyentuh sektor riil, seperti:
- Pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi desa.
- Intervensi kemiskinan yang lebih presisi dan terukur.
- Optimalisasi sektor pertanian melalui mekanisasi (alsintan) dan sarpras yang modern.
Waduk Pejok: ‘Harga Mati’ untuk Ketahanan Pangan Timur
Salah satu poin paling krusial yang mencuat adalah desakan pembangunan Waduk Pejok. Bagi Umar, proyek ini bukan sekadar rencana teknis, melainkan solusi krusial bagi ketidakadilan alam yang selama ini menghantui petani di wilayah timur Bojonegoro.
Umar menegaskan bahwa Waduk Pejok adalah instrumen utama untuk memutus rantai kerugian petani akibat siklus banjir di musim hujan dan kekeringan ekstrem di musim kemarau. “Ini adalah prioritas utama. Kita bicara tentang ketahanan pangan dan martabat ekonomi petani kita di wilayah Kepohbaru dan sekitarnya,” imbuhnya.
Aspirasi Akar Rumput yang Tak Boleh Terabaikan
Sesi dialog menjadi panggung bagi warga untuk menyuarakan ketimpangan yang masih dirasakan di lapangan. Berbagai usulan mengemuka, mulai dari:
- Sektor Pendidikan & Religi: Penguatan bantuan untuk Madin, musholla, masjid, serta lembaga pendidikan formal.
- Lingkungan & Keamanan: Kebutuhan mendesak akan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL).
- Kepemudaan: Sarana olahraga dan dukungan bagi organisasi kemasyarakatan.
Reses yang dihadiri oleh jajaran Forpimcam Kepohbaru, tokoh agama (MWC NU), dan perangkat desa ini diakhiri dengan komitmen eksplisit dari Abdulloh Umar. Sebagai pemegang palu pimpinan legislatif, ia memastikan bahwa setiap butir aspirasi ini akan dikawal ketat hingga masuk ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemkab Bojonegoro.(Red)
