Bojonegoro,Jawakini.com – Berdasarkan informasi dan pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp3 triliun dari APBD 2025 disiapkan dan dioptimalkan untuk menjaga stabilitas fiskal dan kesinambungan pembangunan di tahun anggaran 2026, terutama dalam menghadapi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang diperkirakan signifikan.
Fokus utama alokasi SiLPA untuk program prioritas masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di tahun 2026 meliputi beberapa sektor kunci:
Detail Program Prioritas yang Akan Didanai dari SiLPA (Anggaran 2026)
Pemkab Bojonegoro mengklaim bahwa dana SiLPA ini digunakan sebagai “penjaga gawang” fiskal untuk memastikan program yang menyentuh masyarakat tetap berjalan optimal. Program-program tersebut dikelompokkan ke dalam tiga sektor utama:
1. Sektor Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (Kesehatan & Pendidikan)
Dana SiLPA dialokasikan untuk menjamin kelangsungan program sosial yang langsung menyentuh masyarakat, meliputi:
–Premi UHC (BPJS Kesehatan) Pekerja Rentan sebesar Rp 37 Miliar Memastikan perlindungan kesehatan bagi kelompok pekerja rentan dan menjaga Universal Health Coverage (UHC).
–Beasiswa Pendidikan Masyarakat sebesar Rp 39 Miliar Menjamin akses pendidikan yang layak bagi masyarakat Bojonegoro, sebagai investasi jangka panjang.
–Dana Abadi Migas (Cadangan) sebesar Rp 500 Miliar Dana ini disiapkan sebagai cadangan strategis untuk investasi pendidikan di masa depan, sesuai Peraturan Daerah (Perda) yang ada.
2. Sektor Pemerataan Pembangunan Desa
Untuk menjawab kritik keterlambatan penyaluran dana ke desa pada tahun berjalan, SiLPA digunakan untuk memastikan pemerataan pembangunan di tingkat bawah:
-.Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa:
Dialokasikan untuk mendukung program pemerataan desa, termasuk di antaranya Bantuan Keuangan Desa (BKD) bagi 428 desa pada tahun 2026.
-.Pengadaan Mobil Siaga Desa:
Mendukung pemerataan pembangunan di tingkat desa untuk meningkatkan mobilitas dan pelayanan publik.
3. Sektor Kehati-hatian Fiskal dan Ekonomi
Pemkab juga menggunakan SiLPA untuk menjaga stabilitas keuangan daerah secara keseluruhan:
–Menambal Penurunan DBH
Dana SiLPA digunakan untuk menutupi defisit anggaran 2026 yang diperkirakan terjadi akibat penurunan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari Pusat, yang diprediksi turun sekitar Rp1,2 Triliun.
-Dukungan 17 Program Prioritas:
Pemkab juga merujuk pada “17 Program Prioritas” yang telah ditetapkan, meskipun rincian anggaran masing-masing belum dijelaskan secara detail dalam konteks SiLPA, namun program ini umumnya mencakup pemodalan UMKM dan target penciptaan 100.000 lapangan kerja.
Strategi Efisiensi Anggaran (Kaitan dengan SiLPA 2025)
Sebagai bagian dari strategi untuk memperbesar SiLPA 2025, Pemkab Bojonegoro juga menerapkan kebijakan efisiensi pada tahun berjalan dengan:
Pembatasan Realisasi Belanja OPD
Realisasi belanja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dibatasi maksimal 70 persen.
Penundaan Belanja Kurang Produktif:
Menunda pengeluaran yang tidak langsung berdampak pada masyarakat, seperti kegiatan seremonial, rapat, atau perjalanan dinas yang bersifat internal kantor
Terlepas dari klaim Pemkab Bojonegoro mengenai strategi kehati-hatian fiskal, tingginya SiLPA tetap menjadi cermin dari lambatnya eksekusi program di tahun berjalan, yang berdampak langsung pada melambatnya perputaran ekonomi lokal. Kini, bola panas ada di tangan Pemkab dan DPRD. Masyarakat menanti bukan hanya janji alokasi dana untuk 2026, tetapi bukti nyata berupa percepatan realisasi belanja di sisa tahun 2025 serta transparansi detail penggunaan SiLPA Rp3 triliun tersebut. Tanpa adanya sinergi yang tulus dan kecepatan eksekusi, Bojonegoro akan terus dicap sebagai simbol paradoks: daerah yang kaya sumber daya, namun miskin dalam mengoptimalkan kesejahteraan rakyatnya.
Penulis: Andik sapuro pengamat pasar modal di BEJ,putra asli Bojonegoro.
