BOJONEGORO,Jawakini.com – Proyek Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Desa Klino, Kecamatan Sekar, kini tengah berada di bawah mikroskop Inspektorat Kabupaten Bojonegoro. Kasus ini menjadi sorotan publik bukan hanya karena dugaan ketidaksesuaian spesifikasi di lapangan, melainkan juga menjadi ujian bagi ketegasan sistem pengawasan daerah dalam menyikapi potensi deviasi anggaran negara.
Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro,Achmad Gunawan Ferdiansyah, S.STP. mengonfirmasi bahwa timnya masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap proyek tersebut. Hingga saat ini, pihak Inspektorat belum mengeluarkan simpulan final terkait adanya pelanggaran atau kerugian negara.
“Masih dalam proses pemeriksaan oleh Inspektorat. Kesimpulan belum bisa sekarang, kita tunggu nanti,” ujar Gunawan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat pada Sabtu (28/03/2026).
Antara Pembinaan Teknis atau Normalisasi Deviasi?
Satu titik yang menjadi perdebatan hangat adalah pernyataan Inspektorat mengenai adanya ruang bagi pelaksana untuk melakukan “penyesuaian” selama masa pemeriksaan berlangsung. Gunawan menyebut bahwa secara regulasi, masih ada waktu bagi pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan.
“Ada aspek-aspek teknis yang bisa diadopsi menurut rekomendasi tim teknis,” tambahnya.
Namun, ruang “penyelesaian” ini memicu pertanyaan kritis dari kacamata tata kelola keuangan publik. Apakah langkah ini merupakan bentuk pembinaan administratif yang sah, atau justru menjadi celah untuk menormalisasi penyimpangan pekerjaan yang sudah terjadi?
Landasan Regulasi Transparansi vs Realitas Lapangan
Jika merujuk pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, setiap penggunaan anggaran desa wajib memegang teguh prinsip akuntabilitas dan disiplin anggaran. Ketidaksesuaian spesifikasi bukan sekadar masalah teknis “kurang semen” atau “salah ukuran”, melainkan bentuk pelanggaran prinsip dasar pengelolaan keuangan negara.
Lebih jauh, Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 menegaskan bahwa setiap pekerjaan wajib mengacu pada dokumen perencanaan. Jika kualitas output terbukti tidak sesuai, konsekuensi hukumnya bisa berupa:
- Perbaikan total (pembongkaran dan pengerjaan ulang).
- Pengembalian kerugian negara ke kas daerah.
- Sanksi administratif hingga hukum bagi pihak yang terlibat.
Menunggu Ketegasan di “Grey Area”
Sikap Inspektorat yang belum memberikan jawaban tegas mengenai kemungkinan pembongkaran proyek memunculkan kekhawatiran akan terjadinya grey area governance—sebuah ruang abu-abu di mana penegakan aturan bisa menjadi kompromistis.
Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2017, Inspektorat memiliki mandat ganda: melakukan pembinaan sekaligus memastikan setiap temuan ditindaklanjuti sesuai tingkat pelanggarannya. Publik kini menanti apakah hasil audit BKKD Desa Klino ini akan berakhir pada:
- Koreksi Administratif: Dianggap selesai dengan perbaikan parsial.
- Temuan Pelanggaran: Penuntutan pertanggungjawaban hukum jika ditemukan unsur kesengajaan atau kerugian negara.
Kredibilitas pengawasan internal Bojonegoro kini dipertaruhkan. Hasil audit ini akan menjadi jawaban: apakah sistem kita cukup kuat untuk menindak penyimpangan, atau justru memberi ruang bagi kompromi atas nama “aspek teknis”?(Red)
