BOJONEGORO,Jawakini.com – Ada sebuah kontradiksi yang kasat mata saat melintasi jalanan Kabupaten Bojonegoro hari ini. Di atas aspal mulus yang membentang hingga pelosok desa, terselip cerita tentang ratusan anak yang langkah kakinya terhenti, bukan karena rusaknya jalan, melainkan karena jerat pernikahan di usia yang terlalu belia.
Bojonegoro sedang bersolek. Pembangunan fisik melesat dengan angka-angka capaian yang mengagumkan. Namun, di balik lampu penerangan jalan yang kian merata, tersimpan bayang-bayang kelam: 325 anak dilaporkan putus sekolah demi naik ke pelaminan.
Ironi di Balik Angka
Keberhasilan infrastruktur seolah menjadi panggung yang megah, namun aktor-aktor masa depannya justru memilih “pensiun” dini dari bangku pendidikan. Data yang dihimpun media ini mengungkap realita pahit:
- 325 Anak: Menanggalkan seragam sekolah untuk berumah tangga.
- 57 Kasus Perceraian Dini: Sebuah konsekuensi logis dari ketidaksiapan mental dan ekonomi.
Pembangunan fisik yang masif seolah berjalan tanpa pengawalan yang seimbang terhadap kualitas manusia. “Keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari mulusnya jalan, tetapi dari seberapa terlindungi generasi mudanya,” ujar pengamat sosial, Mochamad Fahrudin.
”Pelayanan publik seharusnya tidak hanya fokus pada benda mati, tapi juga memastikan hak-hak anak atas pendidikan tidak tergadai oleh praktik pernikahan dini.”
Insentif Rp2,5 Juta: Solusi atau Sekadar Mitigasi?
Menanggapi fenomena ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 19 Tahun 2023. Sebuah langkah unik yang menawarkan “insentif cakap nikah” sebesar Rp2,5 juta per orang bagi mereka yang menikah di usia matang.
Kepala Dinas P3AKB, Hernowo, menegaskan bahwa pihaknya bersama aparatur kecamatan hingga desa terus memperketat persyaratan administratif sebagai bentuk mitigasi. Namun, publik bertanya-tanya: Cukupkah stimulus rupiah membendung arus sosial yang sudah mengakar?
Kejujuran Data adalah Kunci
Upaya pemerintah memang tampak dalam laporan-laporan administratif. Namun, para pemerhati sosial menekankan pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam membaca data. Tanpa pemetaan masalah yang jujur, kebijakan yang diambil dikhawatirkan hanya akan menjadi kosmetik birokrasi, bukan solusi hakiki.
Bojonegoro hari ini berada di persimpangan jalan. Antara merayakan kemajuan fisik yang tampak di depan mata, atau menyelamatkan masa depan 325 anak yang kini terperangkap dalam tanggung jawab yang belum saatnya mereka pikul.
Membangun gedung adalah tugas teknis, namun menyelamatkan masa depan anak adalah tugas kemanusiaan. Jangan sampai jalanan yang halus di Bojonegoro justru mempermudah anak-anak kita menuju pintu pelaminan, bukan pintu sekolah.(red)
