BOJONEGORO,Jawakini.com – Pagi ini, Sabtu (4/4/2026), pemandangan di salah satu sudut jalan protokol Bojonegoro tampak berbeda. Sebuah spanduk putih dengan tulisan sederhana namun menyengat, “KOTA LENGO TAPI KLENGA KLENGO”, terpampang di sebuah pagar bangunan, menarik perhatian para pengguna jalan yang melintas.
Spanduk ini muncul tanpa identitas. Tidak ada logo organisasi, tidak ada nama kelompok, hanya barisan kata yang membawa pesan satire yang dalam. Namun, justru dalam ketiadaan identitas itulah terletak kekuatannya: ia mewakili suara kolektif yang mungkin selama ini hanya berani berbisik di warung kopi.
Balik Istilah “Lengo” dan “Klenga-Klengo”
Secara harfiah, “Lengo” (minyak) merujuk pada identitas Bojonegoro sebagai lumbung energi nasional. Namun, frasa “Klenga-klengo” menggambarkan sebuah kebingungan, sikap bengong, atau ketidaksiapan. Kritik ini seolah-olah ingin menampar realitas bahwa meskipun tanah ini memancarkan kekayaan bumi yang melimpah, denyut kesejahteraan dan arah kebijakan di atasnya dirasa masih menyisakan tanda tanya besar bagi sebagian warga.
Kekecewaan yang Terpendam
Munculnya spanduk anonim ini bukan sekadar vandalisme visual. Ini adalah indikator sosiologis adanya “sumbatan” komunikasi antara pemangku kebijakan dan masyarakat bawah.
Ekspresi Keputusasaan Ketika saluran aspirasi formal dianggap terlalu kaku atau tidak responsif, tembok dan pagar jalanan beralih fungsi menjadi mimbar bebas.
Kritik Halus namun Menghunjam: Pemilihan diksi bahasa lokal menunjukkan bahwa keresahan ini lahir dari akar rumput yang merasakan langsung kontradiksi antara potensi daerah dan realita kehidupan sehari-hari.
Pesan bagi Pemangku Kebijakan
Meski penulisnya memilih untuk tetap menjadi misteri, pesan yang disampaikan sangatlah terang benderang. Keberadaan spanduk ini merupakan pengingat bagi para pemegang mandat bahwa kemegahan angka-angka statistik tidak akan berarti banyak jika masyarakatnya merasa asing di tanahnya sendiri.
Ini bukan sekadar protes; ini adalah potret kecil dari kekecewaan yang tumbuh perlahan. Pertanyaannya sekarang, apakah pesan tanpa nama ini akan dijawab dengan evaluasi kebijakan yang nyata, atau hanya akan berakhir di gudang Satpol PP sebagai sampah visual belaka?(Red)
