Penurunan Pendapatan Di Bojonegoro,Apa Yang Perlu Dievaluasi?

Bojonegoro,jawakini.com – Ketika pendapatan Kabupaten Bojonegoro turun sekitar 30%, membuat banyak pertanyaan yang muncul diantaranya bagaimana strategi untuk menghadapi penurunan pendapatan ini.
beberapa hal yang perlu dievaluasi adalah:

1.Evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyesuaikan dengan pendapatan yang menurun.
2.Evaluasi prioritas pembangunan daerah untuk menentukan program-program yang paling penting dan harus dilanjutkan.
3.Identifikasi peluang penghematan biaya untuk mengurangi beban belanja daerah.
4. Mencari sumber pendapatan baru untuk meningkatkan pendapatan daerah.
5. Mengevaluasi proyek-proyek strategis yang sedang berjalan dan menentukan apakah perlu dilanjutkan atau dihentikan.
6.Evaluasi kualitas pelayanan publik dan menentukan apakah perlu dilakukan penyesuaian untuk menghadapi penurunan pendapatan.
7.Evaluasi kemungkinan kerja sama dengan pihak lain, seperti pemerintah pusat atau swasta, untuk meningkatkan pendapatan.

Sementara itu Bupati Bojonegoro Setyo Wahono ketika dikonfirmasi (13/10/2025) tentang strategi menghadapi penurunan ini mengatakan”kita akan menjalin kerjasama dan berkolaborasi dengan pihak external,dan kalau soal evaluasi RPJMD kita tetap,artinya ngak perlu dievaluasi.

Menanggapi hal tersebbut wakil ketua komisi B Lasuri mengatakan ” kalau kita sudah kehilangan 1.67 triliun,idealnya harus ada evaluasi RPJMD (2025-2029),karena penurunan 30% ini dikawatirkan akan menggangu program prioritas.

Perlu diketahui RPJMD kab Bojonegoro 2026-2029 juga memuat berapa program prioritas antara lain :

1.pembangunan infrastruktur jalan       dan jembatan
2.Pembangunan fasilitas kesehatan         dan pendidikan.
3.Pengembangan ekonomi daerah           melalui peningkatan investasi  dan      perdagangan
4. peningkatan kwalitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan    pelatihan

Diharapkan dengan melakukan evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat mengambil keputusan yang tepat untuk menghadapi penurunan pendapatan dan memastikan keberlanjutan pembangunan daerah.(BG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *