BOJONEGORO,Jawakini.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bojonegoro menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) pada Sabtu (4/4/2026). Agenda besar ini menjadi momentum krusial bagi partai berlambang bola dunia tersebut untuk melakukan konsolidasi organisasi sekaligus menyelaraskan struktur partai pasca-Muktamar PKB di Bali.
Menariknya, Muscab kali ini membawa napas baru dengan mengusung semangat “Politik Hijau”. Visi ini menegaskan komitmen PKB Bojonegoro dalam menjaga kelestarian ekologi dan isu lingkungan hidup di wilayah Bumi Angling Dharma.
Sinergi Eksekutif dan Khidmah Sosial
Acara yang berlangsung khidmat ini dibuka dengan suguhan tari tradisional yang memukau para tamu undangan. Selain agenda internal organisasi, PKB juga menunjukkan sisi humanisnya dengan menyalurkan santunan kepada anak yatim sebagai bentuk nyata pengabdian atau khidmah kepada masyarakat.
Kehadiran jajaran petinggi daerah dan perwakilan partai politik yang ada diBojonegoro menambah bobot prestise acara ini. Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, bersama Wakil Bupati, Nurul Azizah, tampak hadir di tengah-tengah kader hijau. Kehadiran keduanya mencerminkan sinergi yang harmonis antara partai pemenang pemilu di legislatif dengan jajaran eksekutif di Bojonegoro.
Mekanisme Seleksi Ketat dan Objektif
Hingga forum Muscab dimulai, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB masih merahasiakan nama-nama calon Ketua DPC PKB Bojonegoro periode mendatang. Sekretaris DPC PKB Bojonegoro yang juga menjabat Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar, S.Pd., mengungkapkan bahwa proses penjaringan dilakukan secara berjenjang dan sangat selektif.
“DPP melakukan pengamatan, pemantauan, dan penjaringan calon secara langsung. Hasilnya nanti akan dibacakan dan dimintakan persetujuan di dalam forum Muscab ini,” ujar Abdullah Umar saat dikonfirmasi, Jumat (3/4/2026).
Umar menekankan bahwa calon yang muncul tidak serta-merta langsung ditetapkan. Para kandidat diwajibkan melewati tahapan Uji Kompetensi dan Kelayakan (UKK) yang diselenggarakan oleh DPP PKB.
“Untuk menjaga objektivitas, DPP menggandeng pihak ketiga dari kalangan akademisi perguruan tinggi dalam pelaksanaan UKK tersebut. Hasilnya kemudian akan digodok kembali oleh pusat sebelum diputuskan secara resmi,” terangnya.
Mengenai jumlah kandidat yang masuk dalam bursa pencalonan, Umar memilih untuk tetap diplomatis. Ia menyebutkan bahwa daftar nama tersebut baru akan dibuka secara transparan dalam rapat pleno Muscab sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku.(BG)
