GROBOGAN,Jawakini.com – Sektor investasi minyak dan gas bumi (migas) di kawasan Blok Cepu kini menghadapi tantangan serius. Praktik pengeboran minyak tanpa izin (illegal drilling) disinyalir tengah merayap di kawasan hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Randublatung, tepatnya di Desa Bendoharjo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.
Bukan sekadar penambangan liar biasa, aktivitas ini memicu sorotan tajam karena diduga melibatkan jaringan yang rapi, mulai dari oknum internal sebuah koperasi hingga figur yang memiliki akses ke lingkaran legislatif tingkat provinsi.
informasi yang dihimpun menyebutkan, nama sebuah entitas—Koperasi Pelita Energi Bangsa—diduga digunakan sebagai tameng legalitas di lapangan. Modus ini disinyalir untuk memunculkan kesan adanya “pemberdayaan masyarakat” atau “pengelolaan sumur tua”. Namun, penelusuran mendalam mengindikasikan tidak adanya ikatan kontrak perizinan berusaha maupun kerja sama resmi yang sah dengan pemegang Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) setempat.
Benang Merah Akses Birokrasi
Kompleksitas persoalan ini semakin benderang dengan munculnya nama berinisial RY. Sosok ini tercatat aktif sebagai administrator dari salah satu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Keterlibatan RY—jika nantinya terbukti secara hukum—tentu mengindikasikan adanya celah kerawanan yang fatal. Ada kekhawatiran bahwa posisi atau pengaruh administratif di lembaga terhormat tersebut telah disalahgunakan untuk memuluskan atau melindungi eksploitasi sumber daya alam di kawasan hutan lindung dan area konsesi migas.
Mempertaruhkan Kepercayaan Investor
Kawasan Field Cepu, yang dioperatori oleh PT Pertamina EP Regional 4 Zona 11, merupakan salah satu pilar penyangga produksi migas nasional. Kehadiran aktivitas ilegal di zona penyangganya bukan lagi sekadar isu pelanggaran kehutanan lokal, melainkan gangguan terhadap objek vital nasional.
”Pengeboran liar menciptakan ketidakpastian hukum di mata investor. Bagaimana komitmen negara dalam melindungi aset strategis diuji di sini.”
Secara teknis, illegal drilling tidak hanya merugikan negara dari potensi pendapatan, tetapi juga berisiko tinggi merusak struktur cadangan migas akibat metode pengosongan sumur yang serampangan dan mengabaikan standar keselamatan kerja (health, safety, and environment). Dampak lingkungan jangka panjang dan potensi konflik sosial pun kini membayang-bayangi masyarakat sekitar.
Menanti Ketegasan Penegak Hukum
Mengingat adanya indikasi keterlibatan oknum yang berafiliasi dengan lembaga perwakilan rakyat dan korporasi formal, publik kini menuntut transparansi penuh dari aparat penegak hukum. Kasus ini menjadi ujian bagi Polres Grobogan, Dinas ESDM, serta Perhutani KPH Randublatung untuk membuktikan bahwa hukum tidak pandang bulu.
Penertiban di Bendoharjo diharapkan tidak berhenti pada level pekerja lapangan atau penyegelan fisik sumur semata. Pengusutan hingga ke aktor intelektual, penyokong dana, dan penikmat aliran hasil minyak ilegal menjadi kunci untuk memberikan efek jera yang nyata.
Hingga laporan ini diturunkan, upaya konfirmasi terus dilakukan kepada pihak pengurus Koperasi Pelita Energi Bangsa dan RY guna mendapatkan ruang klarifikasi dan keberimbangan informasi. (Red)
