BOJONEGORO ,Jawakini.com – Carut-marut pelayanan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Baureno, Bojonegoro, mencapai titik nadir. Sudah berminggu-minggu dokumen vital milik warga mandek tanpa kejelasan, sementara para pejabat terkait justru sibuk “buang badan” dan saling lempar tanggung jawab.
Bukannya solusi yang didapat, masyarakat yang sudah menunggu berlarut-larut justru dipaksa melakoni lakon “Birokrasi Pingpong”. Dilempar dari kantor kecamatan ke dinas, lalu dipulangkan kembali ke kecamatan tanpa hasil.
Camat Pilih “Cuci Tangan”
Saat dikonfirmasi pada Rabu (6/5/2026), Camat Baureno, Dery, justru menunjukkan sikap seolah tak mau tahu dengan penderitaan warganya. Ia menegaskan bahwa urusan administrasi kependudukan (Adminduk) bukan urusannya, meski pelayanan tersebut dilakukan di bawah atap kantornya sendiri.
”Pelayanan KK dan KTP itu kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukan kami,” cetus Dery dengan nada lepas tangan.
Bahkan, Dery secara gamblang menyebut bahwa petugas yang melayani warga di kantor kecamatan bukanlah bawahannya, melainkan “orang titipan” dari Disdukcapil.
”Yang bekerja di situ staf dinas capil semua. Silakan konfirmasi ke Sekdin Capil, karena kami tidak punya kewenangan di sana,” tambahnya sembari melempar bola panas ke instansi lain.
Rakyat Kecil Jadi Korban Ego Sektoral
Di lapangan, realita berbanding terbalik dengan klaim birokrasi yang katanya “melayani”. Warga yang mencoba mengais kepastian di Disdukcapil justru diusir halus dan diminta kembali ke kecamatan. Namun setibanya di kecamatan, mereka kembali ditolak dengan alasan “kewenangan dinas”.
Kondisi ini memicu kemarahan publik. Ketidakjelasan waktu penyelesaian KK yang memakan waktu berminggu-minggu dianggap sebagai bentuk kelumpuhan pelayanan publik yang sangat memalukan untuk sekelas kabupaten seperti Bojonegoro.
Pertanyaan Besar: Di Mana Negara?
Hingga berita ini dipublikasikan, aroma saling lempar tanggung jawab antarinstansi masih menyengat kuat. Belum ada satu pun pejabat—baik dari tingkat Kecamatan maupun Disdukcapil—yang berani pasang badan dan memberikan langkah konkret untuk mengakhiri penderitaan warga Baureno.
Masyarakat kini bertanya-tanya,Apakah mengurus selembar kertas KK harus menunggu sampai kemarahan warga meledak, atau memang begini potret birokrasi Bojonegoro yang lebih mencintai prosedur daripada solusi?(red)
