BOJONEGORO,Jawakini.com — Hak nutrisi sekitar 2.000 siswa penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bojonegoro terhenti sejak seminggu terakhir. Alih-alih mendapatkan asupan harian, para siswa justru harus menanggung dampak akibat terhambatnya proses administrasi internal di pihak penyedia.
Kondisi ini dibenarkan oleh salah satu siswa SMAN 3 Bojonegoro yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia mengonfirmasi bahwa distribusi makanan yang biasa mereka terima mendadak terhenti tanpa kepastian.
”Iya, Mas, sudah satu minggu kita tidak dapat MBG,” ungkapnya singkat, mengisyaratkan kekecewaan atas terhentinya program tersebut.
Hasil penelusuran awak media ini menunjukkan bahwa kendala pasokan ini bersumber dari SPPG Sukorejo 2 selaku pihak penyuplai. Saat dikonfirmasi media ini,(3/7/2026)Pemilik SPPG Sukorejo 2, Hely Suharjono, tidak menampik vakumnya distribusi tersebut.
Hely menjelaskan bahwa penghentian operasional dipicu oleh kendala birokrasi akibat transisi kepemimpinan di tingkat dapur.
”Masih menunggu proses pergantian tanda tangan kepala dapur yang baru. Insya Allah segera beroperasi kembali,” ujar Helly. Namun, saat didesak mengenai solusi darurat bagi para siswa terdampak selama masa transisi, Helly enggan merespon dan hanya menegaskan tetap menunggu proses tanda tangan tersebut.
Menanggapi mandeknya program vital ini, Pengamat Kebijakan Publik, Sugeng Handoyo, melontarkan kritik keras. Ia menilai alasan administratif semata tidak sepatutnya menghentikan pemenuhan gizi anak-anak.
”Kalau hanya pergantian kepala dapur dan menunggu yang baru, kenapa harus mengorbankan hak nutrisi anak-anak? Jangan-jangan ada faktor lain yang menyebabkan ini terhenti,” tegas Sugeng.
Ia juga menambahkan bahwa kerugian dari terhentinya operasional ini tidak hanya berdampak pada siswa, tetapi juga pada roda ekonomi para pekerja di lapangan.
”Saya kira tidak hanya anak-anak yang rugi, para pekerja dapur juga terancam tidak mendapat penghasilan akibat penghentian ini,” tambahnya.
Sikap lambatnya penanganan dan ketiadaan mitigasi risiko dari pihak pengelola kini memicu keprihatinan publik. Masyarakat menanti langkah tegas dari pihak-pihak terkait agar persoalan administrasi internal tidak terus mengorbankan hak dasar siswa dan kesejahteraan para pekerja.(Bg/Jwk)
