BOJONEGORO,Jawakini.com – Ada sebuah siklus yang lebih pasti daripada datangnya hujan di Bojonegoro: janji manis infrastruktur yang menguap tepat saat matahari mulai menyengat. Di wilayah selatan Bengawan Solo, petani tidak hanya sedang bertarung melawan tanah yang retak, tetapi juga melawan narasi kosong pemerintah yang kian hari kian hambar.
Program sumur bor, yang awalnya digadang-gadang sebagai “penyelamat” sektor pertanian kini lebih menyerupai monumen kegagalan birokrasi. Bagaimana tidak? Dari sekian panjang daftar rencana, realisasinya hanya terlihat di dua titik di Kecamatan Kedungadem. Sisanya? Masih berupa tumpukan kertas di meja dinas.
Retorika vs Realita
Persoalan kekeringan di Bojonegoro bukanlah fenomena alam yang datang tiba-tiba. Ini adalah krisis menahun yang seharusnya sudah memiliki cetak biru solusi yang matang. Namun, lambatnya eksekusi di lapangan menunjukkan adanya jarak yang lebar antara prioritas anggaran dan kebutuhan mendesak rakyat.
- Realisasi Minim: Hanya dua titik sumur bor yang berfungsi dari sekian banyak janji.
- Dampak Semu: Infrastruktur yang ada belum mampu menyentuh akar masalah kebutuhan air petani.
- Keheningan Birokrasi: Sikap bungkam otoritas terkait menambah daftar panjang ketidakpastian. ”Puasa” Informasi dari Dinas Terkait
Upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro, Zaenal Fanani, hingga Rabu (29/4/2026), menemui jalan buntu. Pesan yang dikirimkan hanya berujung diam dan tidak ada jawaban mencerminkan bagaimana komunikasi publik di tingkat pemkab seolah terputus saat rakyat sedang membutuhkan kejelasan.
”Kami tidak butuh rencana di atas kertas. Kami butuh air yang mengalir ke sawah. Janji itu ibarat utang, dan sekarang kami datang untuk menagihnya,” ujar seorang petani di Kedungadem dengan nada getir.
Kekeringan memang takdir alam, namun membiarkan petani berjuang sendirian tanpa infrastruktur yang telah dijanjikan adalah sebuah pilihan kebijakan. Bojonegoro, dengan segala kapasitas fiskalnya yang besar, seharusnya mampu berbuat lebih dari sekadar “berencana”.
Saat ini, yang dibutuhkan petani bukan lagi sekadar kunjungan lapangan atau seremoni simbolis. Mereka membutuhkan keberanian politik dari Pemerintah Kabupaten untuk mewujudkan apa yang pernah diucapkan.(red)
