BOJONEGORO,Jawakini.com – Suasana di SMA Negeri 3 Bojonegoro mendadak riuh pada Selasa (28/04/2026). Kehadiran Wakil Bupati Bojonegoro, Dra. Hj. Nurul Azizah, M.M., bukan sekadar kunjungan formalitas, melainkan sebuah respons tegas terhadap “nyanyian” miring mengenai pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP).
Langkah Tegas Sang “Orang Tua” Daerah
Instruksi langsung dari Bupati Bojonegoro menjadi pemantik inspeksi mendadak ini. Pemerintah Kabupaten tampaknya enggan berkompromi jika hak dasar pendidikan anak-anak mulai terusik oleh kepentingan administratif sekolah.
”Kami hadir sebagai orang tua yang mengayomi. Memastikan bantuan PIP diterima utuh dan digunakan sesuai peruntukannya, bukan untuk hal lain,” tegas Nurul Azizah dengan nada yang tenang namun sarat makna peringatan.
Dalam interaksi langsung di ruang-ruang kelas, Nurul Azizah mendapati fakta bahwa siswa sangat bergantung pada dana tersebut untuk kebutuhan krusial seperti seragam, gawai belajar, hingga tabungan masa depan. Penegasan ini seolah menjadi tamparan halus bahwa dana bantuan sosial bagi siswa kurang mampu memiliki “tuan” yang sah: masa depan siswa itu sendiri.
Pengakuan yang Mengusik Transparansi
Ketegangan sedikit mereda namun menyisakan tanda tanya besar ketika Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah Bojonegoro dan Tuban, Agus Hariyono, memberikan pernyataan. Secara mengejutkan, ia tidak menampik adanya indikasi penyimpangan.
”Saya tidak menutupi fakta bahwa kejadian ini memang terjadi di sini. Hal ini terungkap karena adanya laporan langsung dari para siswa,” ungkap Agus dengan jujur.
Pengakuan ini menjadi titik krusial. Jika laporan datang langsung dari bibir para siswa, maka ada keresahan yang selama ini terpendam di balik tembok sekolah.
Klarifikasi Sekolah: “Sukarela” yang Dipertanyakan
Di sisi lain, Kepala SMAN 3 Bojonegoro, Tri Herwidyatmono, mencoba meluruskan benang kusut tersebut. Ia berdalih bahwa pihak sekolah sedang mengemban ambisi pembangunan gedung yang membutuhkan biaya besar. Ia mengklaim setiap kontribusi bersifat sukarela dan tanpa paksaan.
”Kami hanya menyampaikan kondisi anggaran. Ada yang bersedia menyumbang, ada yang tidak. Kami tidak mewajibkan,” ujar Tri membela diri.
Namun, narasi “sumbangan sukarela” di tengah cairnya bantuan sosial seringkali menjadi garis abu-abu yang rawan penyalahgunaan. Meskipun pihak sekolah menjamin akuntabilitas melalui pencatatan resmi ke pemerintah pusat, kehadiran Wakil Bupati di lokasi menunjukkan bahwa “bisikan” masyarakat tentang adanya tekanan atau pemotongan dana bukanlah isapan jempol belaka.
Pesan bagi Orang Tua dan Masa Depan
Menutup rangkaian sidak, pihak sekolah menyelipkan pesan agar orang tua bijak dalam mendukung kebutuhan sekolah tanpa harus “mempermalukan anak di hadapan teman-temannya.” Sebuah kalimat yang menyiratkan betapa tipisnya batas antara dukungan pendidikan dan beban psikologis bagi siswa dari keluarga prasejahtera.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kini memegang kendali pengawasan. Kolaborasi antara transparansi sekolah, kontrol sosial media, dan ketegasan pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan bahwa dana PIP tetap menjadi “jembatan” mimpi bagi siswa, bukan sekadar “tambal sulam” anggaran pembangunan fisik sekolah.(Red)
