BOJONEGORO,Jawakini.com – Memasuki awal musim kemarau, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali menjadi sorotan. Kebijakan pengelolaan sumber daya air yang dianggap tidak konsisten atau “mencla-mencle” memicu kritik pedas dari berbagai pihak, terutama terkait beban krisis yang dinilai lebih banyak ditanggung oleh petani.
Kritik ini mencuat seiring dengan imbauan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro agar petani lebih bijak mengelola air. Padahal, di sisi lain, infrastruktur pendukung yang menjadi tanggung jawab pemerintah dianggap masih jauh dari kata memadai.
Antara Imbauan dan Realitas Lapangan
Setiap tahun, narasi penghematan air dan penyesuaian pola tanam selalu digaungkan saat kemarau mendekat. Namun, bagi petani di wilayah selatan Bengawan Solo, imbauan tersebut dirasa kontradiktif dengan kondisi di lapangan.
”Infrastruktur irigasi di beberapa titik masih rusak dan distribusi air tidak merata. Ajakan untuk mengelola air secara bijak itu terkesan melempar beban sepenuhnya ke pundak petani tanpa solusi infrastruktur yang nyata,” ungkap salah satu praktisi pertanian di lapangan.
Ketua LSM Angling Dharma, M. Nasir, turut menyuarakan kegelisahan senada. Ia menilai pemerintah daerah tidak memiliki grand design yang solid dalam menghadapi krisis air tahunan.
”Setiap tahun kita bicara hal yang sama, tapi solusinya tidak berkembang. Ini menunjukkan ada masalah di level kebijakan. Kemarin bilangnya mau buatkan sumur bor, sekarang suruh ngelola air semaksimal mungkin,” tegas Nasir, Rabu (29/4/2026).
Intensifikasi vs Mitigasi
Ketidaksinkronan kebijakan juga terlihat pada arahan teknis dari pimpinan daerah. Sebelumnya, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, mendorong percepatan masa tanam pada periode Maret-Mei agar petani bisa panen sebelum puncak kemarau. Masyarakat juga diarahkan untuk melakukan diversifikasi tanaman seperti jagung dan tembakau yang lebih tahan kering.
Namun, di sisi lain, DKPP menekankan pada optimalisasi sarana yang sudah ada seperti embung dan pompanisasi yang realitanya di lapangan sering kali terkendala masalah teknis dan pemeliharaan.
M. Nasir menambahkan bahwa minimnya transparansi data cadangan air memperparah situasi. “Tanpa data yang terbuka mengenai prioritas distribusi, petani hanya bisa meraba-raba. Harus ada kepastian arah pertanian di tengah perubahan iklim, bukan sekadar imbauan musiman,” tambahnya.
Tuntutan Solusi Terintegrasi
Menanggapi polemik ini, pihak DKPP mengklaim tetap fokus pada pemeliharaan jaringan irigasi dan pompanisasi agar pemanfaatan air bisa lebih terukur. Namun, publik mendesak agar langkah-langkah tersebut tidak hanya bersifat reaktif.
Beberapa poin krusial yang diharapkan masyarakat antara lain
- Perbaikan infrastruktur irigasi secara menyeluruh dan terjadwal.
- Konsistensi program bantuan (seperti sumur bor) agar tepat sasaran dan tepat waktu.
- Sistem informasi air yang transparan agar petani tahu kapan harus menanam dan kapan harus menunda.
Jika koordinasi antarlembaga di lingkup Pemkab Bojonegoro tidak segera dibenahi, dikhawatirkan siklus krisis air ini akan terus berulang tanpa menyentuh akar persoalan, meninggalkan petani dalam ketidakpastian yang berkelanjutan.(red)
