BOJONEGORO,Jawakini.com– Menanggapi isu miring mengenai adanya “bibit fiktif” dalam program bantuan pengembangan alpukat, Administratur (ADM) Perhutani KPH Bojonegoro, Juwanto, memberikan klarifikasi terkait porsi keterlibatan pihaknya.
Dalam pertemuan di kantornya pada Rabu (15/4/2026), Juwanto menegaskan bahwa peran Perhutani dalam sinergi ini berfokus pada penyediaan sarana lahan dan aspek keamanan teknis di lapangan.
”Kami memastikan lahan tersedia dan bibit tertanam pada koordinat yang telah ditentukan. Sinergi ini justru bertujuan agar bantuan pemerintah tidak terbengkalai,” ujar Juwanto.
Namun, ia juga meluruskan bahwa mengenai pengadaan fisik bibit, hal tersebut berada di luar ranah otoritasnya. “Pihak Perhutani hanya menyiapkan lahan dan pengawasan. Kami tidak tahu-menahu tentang [proses pengadaan] bibit alpukat tersebut,” tambahnya.
Distribusi Bertahap dan Validitas Data
Otoritas terkait menjelaskan bahwa persepsi mengenai bibit fiktif kemungkinan muncul karena distribusi yang dilakukan secara bertahap. Bibit tidak dipusatkan di satu titik, melainkan tersebar di beberapa zona pengelolaan yang melibatkan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kokobo, dan lahan di bawah pengawasan Perhutani.
Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 800 bibit telah tercatat dalam berita acara penyerahan yang sah. Seluruh bibit tersebut diklaim telah melalui proses pemeriksaan fisik saat serah terima yang berlokasi di Wisata Dander.
Klarifikasi Gapoktan: Inisiatif Swadaya Petani
Mengenai isu petani yang membeli bibit secara mandiri, pihak Gapoktan memberikan klarifikasi bahwa hal tersebut bukanlah pengganti bantuan yang hilang, melainkan inisiatif swadaya.
”Itu adalah langkah mandiri kelompok untuk menambah populasi tanaman di luar kuota bantuan hibah DKPP. Ini justru menunjukkan antusiasme petani yang tinggi,” ungkap perwakilan tim lapangan. Ia juga menambahkan bahwa perbedaan lokasi tanam disebabkan oleh penyesuaian kesiapan lahan di titik koordinat yang lebih terlindungi.
Investasi Jangka Panjang
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro memastikan bahwa saat ini kondisi tanaman di wilayah Kokobo dalam keadaan baik dan dipantau rutin oleh penyuluh.
Program ini diproyeksikan mencapai masa produktif dalam 2–3 tahun ke depan dengan skema bagi hasil yang transparan. Pemerintah berharap masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, mengingat program ini adalah investasi jangka panjang untuk kemandirian ekonomi desa di Bojonegoro.(BG)
