BOJONEGORO,Jawakini.com – Di atas kertas, Bojonegoro tengah bersiap memetik kemakmuran dari ribuan bibit alpukat yang disebar ke penjuru desa. Namun, di atas tanah para petani, kenyataan bicara lain. Program pengadaan bibit buah milik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro kini tengah berada di bawah radar sorotan tajam lantaran keberadaan fisiknya yang seolah raib ditelan bumi.Ketimpangan antara data administratif dan fakta lapangan menciptakan sebuah paradoks: Negara mengeluarkan anggaran, namun petani hanya mendapatkan kabar.
Suara dari Akar Rumput: “Hanya Nama di Atas Kertas”
Keluhan bernada sumbang terdengar nyaring dari wilayah Dander hingga Margomulyo. Di Desa Dander, yang seharusnya menjadi episentrum penanaman dengan jatah 800 batang, para petani justru mengaku asing dengan program tersebut.
Seorang petani berinisial M (45) mengungkapkan kebingungannya. Sebagai anggota kelompok tani yang sah, ia merasa seperti mengejar bayangan.
”Saya tidak dapat apa-apa. Teman-teman kelompok juga tidak ada yang menerima,” tuturnya dengan nada getir.
Ketidakjelasan ini bukan sekadar masalah komunikasi, melainkan kegagalan distribusi yang menyentuh lapisan paling dasar. Penelusuran di lapangan pun menemui jalan buntu; kebun alpukat yang digadang-gadang menjadi motor ekonomi baru warga, nyatanya tidak ditemukan jejaknya.
Lempar Tanggung Jawab di Level Desa
Kepala Desa Dander, Jupri, tampak enggan terseret lebih jauh dalam polemik ini. Meski memimpin wilayah dengan kuota bantuan terbesar, ia memberikan jawaban normatif yang terkesan menjaga jarak.
Posisi Kades,Menyerahkan sepenuhnya urusan distribusi kepada kelompok tani. Realita Minimnya pengawasan di tingkat desa membuat mata rantai bantuan ini menjadi gelap bagi publik.
Klaim Prosedural vs Realita Lapangan
Di sisi lain, Kepala DKPP Bojonegoro, Zaenal Fanani, berdiri teguh di balik barisan angka. Dengan tegas, ia menepis adanya ketidaksesuaian prosedur. Data dinas mencatat anggaran sebesar Rp148.150.000 telah dikonversi menjadi 1.660 batang bibit alpukat varietas Miki dan Siger pada tahun 2025
Analisis: Potensi Anggaran yang Menguap
Meski DKPP bersikukuh distribusi telah tuntas, jurang pemisah antara klaim pejabat dan testimoni petani memicu dugaan serius mengenai efektivitas program. Jika benar bibit tersebut telah disalurkan namun tidak sampai ke tangan petani atau tidak terlihat fisiknya di lahan, maka muncul dua kemungkinan pahit.
Kegagalan Distribusi, Bantuan tersumbat di level perantara. Program Mubazir, Perencanaan yang matang di meja kantor, namun lumpuh dalam eksekusi lapangan.
Publik kini menanti transparansi yang lebih nyata dari sekadar deretan angka. Tanpa bukti fisik yang tumbuh di lahan petani, pengadaan ini terancam hanya akan menjadi catatan belanja daerah yang tak membuahkan hasil, alias mubazir secara sistematis.(red)
