BOJONEGORO,Jawakini.com – Di balik deru mesin dan kekayaan alam yang melimpah, Bojonegoro tengah menyimpan paradoks yang kian menyesakkan. Daerah yang seharusnya menjadi magnet modal ini perlahan justru menjelma menjadi labirin ketidakpastian bagi para investor.
Kisah tentang pabrik yang berdiri namun tak beroperasi, atau mesin yang mulai berkarat sebelum sempat menyala, bukan lagi sekadar rumor. Ia adalah monumen kegagalan komunikasi publik dan ketidaktegasan kebijakan yang nyata di depan mata.
Bagi investor, menanamkan modal di daerah kaya sumber daya seperti Bojonegoro bukan sekadar kalkulasi angka di atas kertas, melainkan navigasi di atas medan sosial yang rapuh. Namun, alih-alih hadir sebagai pemandu jalan, pemerintah daerah seringkali terlihat memilih peran sebagai penonton di pinggir lapangan.
Kurangnya kehadiran aktif negara sebagai jembatan komunikasi membuat setiap gesekan kecil dengan masyarakat berubah menjadi krisis yang menguras energi. Tanpa perlindungan politik yang jelas, investor merasa berjalan di atas medan ranjau; satu langkah salah, seluruh investasi meledak menjadi konflik berkepanjangan.
Pertanyaan yang paling menyengat adalah soal keberpihakan. Ketika konflik sosial atau hambatan birokrasi muncul, publik bertanya: Di mana pemerintah berdiri?
Pengalaman konkret menunjukkan realitas yang getir. Seringkali, saat bangunan sudah tegak dan tenaga kerja sudah siap diserap, legalitas akhir justru menguap dalam perdebatan antar-instansi. Kebijakan yang saling bertabrakan dan tafsir regulasi yang elastis memicu kesan bahwa aturan hukum bukan lagi alat kepastian, melainkan instrumen untuk menciptakan “ruang abu-abu” yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
”Investor tidak butuh karpet emas atau perlakuan istimewa. Mereka hanya butuh kepastian bahwa satu pintu pelayanan benar-benar terkunci bagi pungli, namun terbuka lebar bagi solusi.”
Bojonegoro tidak bisa selamanya menggantungkan nasib pada fluktuasi harga migas. Diversifikasi ekonomi melalui sektor industri berkelanjutan adalah harga mati yang tak bisa ditawar. Namun, transisi ini mustahil terjadi jika birokrasi masih gemar melempar tanggung jawab.
Kini, Bojonegoro berada di persimpangan sejarah,Pilihannya hanya dua:
- Melakukan reformasi birokrasi radikal dengan menyederhanakan aturan dan membangun kawasan industri yang nyata.
- Tetap memelihara keraguan, yang perlahan akan mengusir modal dan membiarkan peluang emas menguap begitu saja.
Selama keberanian politik untuk memangkas ego sektoral terus ditunda, maka selama itu pula potensi besar Bojonegoro hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah kegagalan ekonomi daerah.
Pemerintah daerah harus menyadari bahwa kepercayaan investor adalah mata uang yang sulit dicari kembali jika sudah terlanjur terdevaluasi oleh ketidakpastian. Memilih untuk terus menepi dalam konflik dan membiarkan regulasi tetap abu-abu, sama saja dengan menulis surat pengunduran diri dari peta kemajuan ekonomi masa depan.(Red).
