BOJONEGORO,Jawakini.com — Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bojonegoro periode 2025–2028 resmi dilantik di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Selasa (23/12/2025) Acara ini dihadiri Ketua PWI Jawa Timur, Bupati Bojonegoro beserta Forkompinda.Di bawah kepemimpinan Sasmito Anggoro, PWI Bojonegoro membawa misi besar: meningkatkan kualitas jurnalisme sekaligus memberantas praktik oknum wartawan yang meresahkan masyarakat.
Dalam sambutannya, Ketua PWI Bojonegoro Sasmito Anggoro menegaskan bahwa tantangan pers saat ini bukan lagi sekadar adu cepat, melainkan menjaga akurasi dan etika di tengah banjir informasi digital. Ia menekankan bahwa kartu pers bukanlah “senjata” untuk kepentingan pribadi, melainkan tanggung jawab profesi.
“Wartawan hari ini dituntut tidak hanya cepat, tapi juga akurat dan beretika. Kami ingin wartawan di Bojonegoro benar-benar profesional dan memiliki kompetensi yang jelas melalui UKW (Uji Kompetensi Wartawan),” tegas Sasmito.
Salah satu fokus utama PWI Bojonegoro periode ini adalah menyikapi maraknya oknum yang mengaku wartawan namun tidak memiliki legitimasi. Fenomena ini dinilai telah mencederai citra pers, terutama dengan adanya laporan intimidasi terhadap pemerintah desa.
Sebagai langkah konkret, PWI Bojonegoro akan meluncurkan program Literasi Jurnalistik Gratis bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Camat dan jajaran birokrasi.
Masyarakat umum.
Program ini bertujuan agar narasumber mampu membedakan antara jurnalis profesional yang bekerja sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999 dengan oknum yang mencari keuntungan pribadi.
Ketua PWI Jawa Timur, Lutfil Hakim, yang turut hadir dalam pelantikan, mengingatkan bahwa independensi adalah harga mati. Ia menilai potensi besar Bojonegoro di sektor migas dan pertanian memerlukan pengawasan pers yang sehat agar pembangunan tetap transparan.
Gayung bersambut, Bupati Bojonegoro H. Setyo Wahono menyatakan dukungannya terhadap langkah PWI. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak anti-kritik, selama kritik tersebut disampaikan secara profesional.
“Kalau bekerja sesuai aturan, pemerintah tidak anti-kritik. Tapi jika ada yang menggunakan nama wartawan untuk menekan, itu harus dilawan bersama,” ujar Bupati Wahono
Pelantikan ini bukan sekadar seremoni pergantian kepengurusan, melainkan momentum bagi insan pers di Bojonegoro untuk kembali ke khittah jurnalisme yang melayani publik. Dengan sinergi antara PWI, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan iklim informasi di Bojonegoro menjadi lebih sehat, edukatif, dan bebas dari praktik intimidasi oknum tidak bertanggung jawab.(BG)
