Bojonegoro, Jawakini.com – Keracunan masif Makan Bergizi Gratis (MBG) pada ribuan siswa di berbagai daerah di Indonesia terjadi karena lemahnya tata kelola dan pengawasan program yang tidak baik. Ombudsman menemukan adanya potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan program MBG.
“Program MBG adalah program yang visioner. Namun di tahun pertama sudah dipaksakan untuk dilakukan secara besar-besaran.Program ini sebenarnya kan tidak mengikuti prpses perencanaan. Seharusnya program MBG harus direncanakan dan ditata sedemikian rupa implementasinya,” kata anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Terbaru, puluhan siswa SMAN 1 Kedungadem, Bojonegoro dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.
Sebanyak 30 siswa merasa diare setelah mengkonsumsi MBG dari SPPG Desa Sidorejo, Kecamatan Kedungadem, Rabu (1/10/2024). siang. Para siswa yang berdampak keracunan tersebut sampai harus dilarikan ke puskemas Kedungadem.
Kabar terkini, sswa yang masih dalam perawatan medis di Puskesmas Kedungadem sebanyak 22 siswa dan yang sudah pulang 4 siswa. Sementara 5 siswa saat ini juga masih dirawat dan dalam pantauan tim medis di UKS. Sedangkan 60 siswa lainnya dikabarkan belum bisa mengikuti aktivitas belajar mengajar.
Salah seorang siswi SMAN 1 Kedungadem bernama Nasya mengatakan, usai menyantap makanan dari program MBG, tepatnya tanggal 1 Oktober kemarin, ia merasa mual dan pusing.
“Setelah makan, saya merasa pusing dan mual serta diare,” kata Siswi kelas kelas XI yang saat ini masih di rawat di Puskesmas setempat.
Sementara itu, Wabup Bojonegoro Nurul Azizah bergerak cepat usai mendapat laporan terkait permasalahan ini. Dirinya langsung cek lokasi untuk melihat langsung siswa yang dirawat di Puskesmas Kedungadem.
“Saat ini ada 22 siswa SMA N 1 Kedungadem yang masih dalam perawatan medis, kemudian pagi ini ada 7 siswa SDN 1Tumbrasanom yang juga keracunan usai mengkonsumsi MBG dari dapur SPPG Drokilo,” kata Nurul Azizah.
Disebutkannya, dirinya mendapat perintah dari Bupati untuk cek lokasi. Selanjutnya Pemkab Bojonegoro akan memberikan laporan ke MBG pusat sesuai mekanisme dan ketentuan yang ada.
Nurul Azizah juga menegur keras kepala SPPG yang belum juga melaporkan kejadian ini ke Pemkab Bojonegoro.
”Harusnya di dalam dapur SPPG ada personil ahli kesehatan lingkungan. Tapi ternyata di SPPG Drokilo tidak ada personil ahli kesehatan lingkungan,” kata Nurul Azizah.
”Perintah tegas dari Bapak Bupati, bahwa SPPG yang mengakibatkan keracunan akan ditutup operasionalnya,” tegas ia.
Wabub Nurul juga melarang membagikan MBG untuk siswa hari ini. Tujuannya agar kasus ini tidak bertambah.
“Informasi dari Puskesmas disebutkan, bahwa siswa yang keracunan diduga dari MBG. Saat ini makanan yang dikonsumsi siswa dilakukan uji lab ” tandas Wabup Nurul.
Sementara itu, Kadinkes Bojonegoro dr. Ninik Susmiati mengatakan, bahwa dapur SPPG di Kabupaten Bojonegoro belum ada yang memiliki SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi).
“SLHS adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk memastikan bahwa suatu tempat usaha makanan atau minuman telah memenuhi standar higiene dan sanitasi yang ditetapkan,” kata Ninik Susmiati.
“Setelah Dinkes melakukan inspeksi kesehatan lingkungan masih ada dapur SPPG yang tidak memenuhi syarat dan seluruh karyawan yang terlibat di SPPG harus dilatih keamanan pangan,” imbuh ia.
Dirinya menegaskan, untuk SPPG yang belum beroperasi Kadinkes tekankan harus mengurus SLHS dan syarat lainya.
“Dengan demikian, SLHS menjadi penting bagi tempat usaha makanan atau minuman untuk memastikan bahwa mereka telah memenuhi standar higiene dan sanitasi yang ditetapkan dan dapat menyajikan makanan yang aman dan berkualitas kepada konsumen,” kata Ninik Susmiati.(BG)
