BOJONEGORO,Jawakini.com– Menutup kalender kerja tahun 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menyajikan laporan capaian kinerja melalui “Kaleidoskop 2025”. Laporan ini mencerminkan dinamika lembaga legislatif dalam menjalankan tiga fungsi utamanya: Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan demi kemajuan Bumi Angling Dharma.
Di bawah nakhoda Ketua DPRD Abdulloh Umar, S.Pd., serta tiga Wakil Ketua: Bambang Sutriyono, Sahudi, S.E., M.H., dan Mitro’atin, S.Pd., M.M., DPRD Bojonegoro berhasil mengawal transisi pemerintahan dan penetapan regulasi fundamental.
1. Penguatan Ekonomi dan Transisi Kepemimpinan (Kuartal I)
Awal tahun 2025 ditandai dengan langkah berani di sektor ekonomi. Pada Januari, DPRD mengesahkan perubahan status hukum BPR Bojonegoro menjadi Perseroan Terbatas (PT), sebuah langkah strategis untuk memperkuat daya saing perbankan daerah.
Momentum bersejarah terjadi pada Maret 2025, di mana DPRD menyelenggarakan Paripurna Istimewa dalam rangka serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro periode 2025–2030, menandai babak baru kepemimpinan eksekutif di Bojonegoro.
2. Fungsi Pengawasan dan Perencanaan Jangka Panjang (Kuartal II)
DPRD menunjukkan taringnya dalam fungsi pengawasan pada Februari, dengan memanggil pihak industri terkait isu pencemaran udara. Sementara itu, di bidang perencanaan, bulan April menjadi tonggak penting dengan dibahasnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
DPRD juga responsif terhadap isu lingkungan dan sosial melalui:
Mei : Revisi Perda Pengelolaan Sampah untuk sistem yang lebih modern.
Juni : Pengesahan Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai payung hukum kesetaraan hak masyarakat.
3. Dinamika Internal dan Khidmat Kebangsaan (Kuartal III)
Pada Juli, lembaga ini melakukan penyegaran organisasi melalui pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD. Memasuki Agustus, seluruh jajaran pimpinan dan anggota larut dalam khidmat peringatan HUT RI ke-80, menegaskan komitmen nasionalisme dalam bekerja. Adapun bulan September diisi dengan serangkaian audiensi bersama elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan seperti GP Ansor, guna menyerap aspirasi arus bawah.
4. Fokus Anggaran dan Investasi SDM (Kuartal IV)
Menjelang akhir tahun, DPRD memacu penyelesaian anggaran. Pada Oktober, dilakukan penetapan KUA-PPAS APBD 2026. Fokus pada kualitas sumber daya manusia ditunjukkan pada November melalui rapat paripurna mengenai Dana Abadi Pendidikan, sebuah investasi jangka panjang bagi generasi muda Bojonegoro.
Tahun 2025 ditutup pada Desember dengan penetapan Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang menunjukkan kepedulian legislatif terhadap derajat kesehatan publik secara luas.
Kaleidoskop ini bukan sekadar catatan seremonial, melainkan bukti akuntabilitas kami kepada rakyat Bojonegoro. Setiap Perda dan rupiah dalam APBD kami pastikan untuk kepentingan publik,” tegas Abdulloh Umar, S.Pd.
Melalui transparansi kinerja ini, DPRD Kabupaten Bojonegoro mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memberikan masukan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Langkah ini diharapkan mampu menjaga semangat gotong royong dalam membangun Bumi Angling Dharma yang lebih maju dan berdaya saing di masa depan.(BG)
