BOJONEGORO,Jawakini.com – Ada ambisi yang terasa janggal dalam riuh rendah program Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan perpustakaan yang diinisiasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemkab Bojonegoro. Di balik jargon digitalisasi dan standar nasional yang digaungkan, terselip sebuah fakta getir, banyak desa di Bojonegoro bahkan tidak memiliki sejengkal pun ruang bernama perpustakaan.
Kegiatan ini lantas memicu kritik pedas dari para pengamat. Alih-alih membangun fondasi yang kokoh, kebijakan ini dinilai lebih mirip upaya memoles atap pada bangunan yang belum berdiri.
Kesenjangan Antara Meja Rapat dan Realitas Tanah
Pegiat literasi sekaligus novelis, Didik Wahyudi, menyoroti adanya jurang yang menganga antara perencanaan di tingkat birokrasi dengan denyut kebutuhan di pedesaan. Menurutnya, memaksakan bimbingan tata kelola kepada entitas yang fisiknya saja belum ada adalah sebuah anomali.
“Kalau perpustakaannya saja belum ada, ini bimtek sebenarnya untuk siapa?” tanya Didik retoris pada Kamis (30/4/2026).
Ia melihat program ini terkesan prematur. Harapan agar desa mampu mengelola literasi berbasis digital atau memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) terdengar seperti sebuah tuntutan utopis bagi wilayah yang masih “nol fasilitas”.
Prioritas yang Terpinggirkan
Sentimen serupa datang dari akar rumput. Seorang kepala desa yang memilih anonim mengakui bahwa perpustakaan desa selama ini hanyalah angan-angan yang kalah telak oleh kebutuhan mendesak lainnya.
- Kebutuhan Dasar: Infrastruktur jalan, air bersih, dan ketahanan ekonomi masih menjadi panglima.
- Kendala Klasik: Keterbatasan anggaran dan minimnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.
- Absensi Kebijakan: Hingga kini, belum ada dorongan konkret maupun bantuan anggaran dari Pemkab yang khusus menyasar pembangunan fisik perpustakaan desa.
”Dari dulu ya memang tidak ada perpustakaan desa,” ujarnya singkat, menggambarkan stagnansi literasi di level bawah.
Jika ritme ini terus dipertahankan, dikhawatirkan gerakan literasi di Bojonegoro hanya akan berakhir sebagai proyek elitis. Sebuah agenda rutin yang ramai di hotel-hotel pelatihan, namun senyap dan kosong di tengah pemukiman warga.
Tanpa langkah awal yang nyata—seperti alokasi anggaran pembangunan fisik dan pengadaan koleksi buku—Bimtek ini berisiko hanya menjadi seremoni penggugur kewajiban administratif. Pada akhirnya, literasi bukan tentang seberapa hebat sebuah sistem dikelola, melainkan tentang apakah buku-buku itu benar-benar ada dan sampai ke tangan (red)
