BOJONEGORO,Jawakini.com– Dunia pendidikan di Kabupaten Bojonegoro kembali dikejutkan dengan insiden robohnya plafon di SDN Alasgung 1, Kecamatan Sugihwaras, pada Senin pagi (9/2/2026) Peristiwa ini seolah menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah, di tengah ambisi pembangunan infrastruktur gedung-gedung megah yang masif dilakukan belakangan ini.
Respon Cepat Wakil Bupati vs Bungkamnya Disdik
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, langsung mengambil langkah taktis begitu mendengar kabar tersebut. Tanpa menunggu birokrasi yang berbelit, ia menginstruksikan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk segera turun ke lapangan.(9/2/2026)
“Saya sudah perintahkan Disdik untuk segerakan turun dan mendata apa saja yang terjadi di SDN Alasgung 1 Sugihwaras,” tegas Nurul Azizah singkat namun padat.
Namun, instruksi tegas pimpinan daerah tersebut tampak berbanding terbalik dengan respon teknis di lapangan. Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro masih memilih bungkam dan belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah konkret maupun jaminan keselamatan bagi para siswa di sana.
DPRD Siapkan ‘Sidak’ Susulan
Legislator dari Komisi C DPRD Bojonegoro pun mulai merapatkan barisan. Suprapto, anggota Komisi C, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan segera berkoordinasi untuk menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Disdik.
“Kita akan melakukan Sidak, seperti yang pernah kita lakukan di SDN Tondomulo 4 Kedungadem bulan lalu atas aduan masyarakat,” ungkap Suprapto.
Senada dengan hal itu, Choiru Anam juga memastikan bahwa Komisi C akan terus mengawal kasus ini agar segera ada tindak lanjut nyata. “Nanti kita up lewat Komisi C supaya segera ada tindak lanjut dari Dinas Pendidikan. Matursuwun sanget,” ujarnya dalam logat khas setempat.
Kritik Tajam Antara Prestise dan Realitas
Di sisi lain, aktivis kemanusiaan dan Ketua LSM PIPRB, Manan, memberikan catatan yang lebih menohok. Ia menilai ambrolnya plafon yang sudah berusia 17 tahun ini adalah bukti nyata adanya “kebutaan” dalam prioritas pembangunan.
Manan menyindir kebijakan pemerintah yang lebih memilih membangun gedung-gedung baru yang visioner namun abai pada pemeliharaan fasilitas dasar yang menyangkut nyawa anak didik.
“Ini fakta yang tak terbantahkan bahwa perencanaan pembangunan hanya berlandaskan nafsu syahwat politik belaka,” kritik Manan pedas. Ia bersyukur tidak ada korban jiwa, namun mempertanyakan apakah pemerintah harus menunggu adanya korban sebelum benar-benar peduli pada gedung sekolah yang sudah udur.
Menanti Nyali Dinas Pendidikan
Masyarakat kini menunggu, sejauh mana Dinas Pendidikan Bojonegoro mampu menerjemahkan perintah Wakil Bupati. Apakah mereka akan terus bersembunyi di balik meja, atau berani menghadapi realitas bahwa “wajah” pendidikan di Bojonegoro sedang tidak baik-baik saja?
Kasus SDN Alasgung 1 bukan sekadar soal plafon yang jatuh, melainkan soal jatuhnya empati birokrasi terhadap keselamatan generasi penerus bangsa.(Red)
