BOJONEGORO,Jawakini.com– Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam laporan capaian kinerja sepanjang periode 2025 yang mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan hingga infrastruktur.
Ketua Fraksi sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Bojonegoro, Bambang Sutriyono, menyatakan bahwa laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban moral atas amanah rakyat.
“Ini adalah ikhtiar kami dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Bojonegoro. Apa yang kami kerjakan sepanjang 2025 adalah bukti nyata kehadiran partai di tengah masyarakat,” ujar Bambang.
Berikut adalah poin-poin utama capaian kinerja Fraksi PDI Perjuangan Bojonegoro tahun 2025 :
1. Sektor Pendidikan: Menjamin Sekolah Gratis
Fraksi PDIP berhasil mengawal implementasi Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2025 yang menjamin pendidikan gratis bagi sekolah negeri maupun swasta.
Advokasi Dana Abadi: Mendukung pembentukan Pansus Dana Abadi Daerah bidang pendidikan.
Program Indonesia Pintar (PIP): Berkolaborasi dengan Anggota DPR RI Dapil IX Jatim, H. Abidin Fikri, menyalurkan bantuan kepada 10.253 siswa.
Infrastruktur Pendidikan: Merealisasikan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas di 18 titik melalui dana aspirasi reses.
2. Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Kerakyatan
Menanggapi data BPS 2025 yang mencatat angka kemiskinan sebesar 144,90 ribu jiwa, fraksi mendorong penguatan sektor pertanian dan UMKM.
Program Pemberdayaan: Mendorong pemerataan program Gayatri, Domba Kesejahteraan, dan KOLEGA (Kolam Lele Keluarga).
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP): Memberikan pendampingan intensif dan peningkatan anggaran pelatihan bagi pengurus koperasi desa.
3. Hukum dan Pemerintahan: Keberpihakan pada Rakyat Kecil
Perda Bantuan Hukum: Menginisiasi regulasi bantuan hukum gratis bagi warga miskin untuk menjamin akses keadilan tanpa diskriminasi.
Kepastian Kerja PPPK: Berhasil memperjuangkan perpanjangan SK PPPK Angkatan I dengan masa kontrak hingga 5 tahun, memberikan kepastian kerja bagi aparatur daerah.
4. Pertanian: Melindungi Lahan dan Kesejahteraan Petani
Perlindungan Lahan: Menolak alih fungsi lahan dan mendesak penetapan Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Bansos Petani: Mengawal penyaluran bansos DBHCHT sebesar Rp1,8 juta per orang untuk 15.753 buruh pabrik rokok dan 2.942 buruh tani tembakau.
Jalan Usaha Tani: Merealisasikan 15 titik Jalan Usaha Tani (JUT) untuk mempermudah distribusi hasil panen.
5. Kesehatan dan Penanganan Stunting
Berobat Gratis: Memastikan seluruh warga Bojonegoro tercover BPJS Kesehatan sehingga cukup menggunakan KTP untuk berobat.
Intervensi Stunting: Mengawal bantuan tunai untuk balita stunting (Rp2,4 juta) dan bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk meningkatkan gizi anak.
Regulasi Kesehatan: Menginisiasi pembentukan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
6. Infrastruktur dan Tanggap Bencana
Pembangunan diarahkan secara merata hingga ke pelosok desa melalui pembangunan drainase, jembatan, dan perbaikan jalan poros desa. Selain itu, fraksi aktif dalam aksi kemanusiaan:
Aksi Lingkungan: Penanaman pohon di bantaran Bengawan Solo dan pelepasan ratusan ribu bibit ikan di embung-embung.
Respons Bencana: Penanganan langsung korban banjir dan kebakaran melalui penyediaan dapur umum dan pembersihan lokasi bencana.
7. Kepemudaan dan Program “Sapa Warga”
Fraksi PDIP menyadari potensi 63% penduduk usia produktif di Bojonegoro.
Karang Taruna: Melalui Donny Bayu Setiawan (Ketua Karang Taruna Bojonegoro sekaligus anggota fraksi), partai aktif merangkul anak muda lewat kegiatan kreatif seperti turnamen E-Sport.
Sapa Warga: Program dialog rutin di tingkat desa untuk menyerap aspirasi secara langsung, inklusif, dan partisipatif.
“Politik bagi kami bukan soal kekuasaan, tapi soal keberpihakan. Kami berjanji untuk terus hadir, mendengar, dan berjuang bersama rakyat Bojonegoro demi masa depan yang lebih sejahtera,” tutup Bambang Sutriyono.
Laporan kinerja ini menjadi cermin transparansi Fraksi PDI Perjuangan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan semangat gotong royong, Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen untuk terus mengawal setiap rupiah APBD agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah, demi mewujudkan Bojonegoro yang lebih maju dan berkeadilan.(Red)
