BOJONEGORO,Jawakini.com – Pelaksanaan proyek infrastruktur di Kabupaten Bojonegoro pada penghujung tahun 2025 memicu polemik. Penumpukan proyek yang bersumber dari Dinas terkait dan program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) menyebabkan kelangkaan material beton (ready mix) yang parah.
Kondisi ini membuat para pelaksana proyek di lapangan, mulai dari kontraktor hingga Tim Pelaksana (Timlak) desa, merasa terjepit oleh waktu dan ketersediaan barang.
Salah seorang Timlak desa yang meminta identitasnya dirahasiakan mengeluhkan minimnya kiriman beton dari pihak penyedia. Hal ini dianggap menghambat target penyelesaian pekerjaan.
“Permasalahan sekarang ada di penyedia beton. Bayangkan, satu hari hanya dikirim 2 sampai 3 truk saja, padahal kami butuh cepat. Kalau datangnya barang dicicil begini, kami khawatir soal kualitas pekerjaan,” keluhnya kepada media ini.
Kelangkaan ini dibenarkan oleh pengusaha batching plant lokal. Permintaan yang membludak di akhir tahun membuat kapasitas produksi melampaui batas.
“Sampai akhir tahun pesanan sudah full mas. Kami tidak bisa melayani lagi karena fokus ke jalan rijid BKKD. Meskipun ada uangnya, barangnya tetap tidak bisa kami berikan karena keterbatasan produksi,” ungkap salah satu pengusaha.
Kondisi “rebutan beton” ini memaksa kontraktor mencari material hingga ke luar daerah. Eko, kontraktor asal Kecamatan Ngraho, mengaku harus berburu beton hingga ke wilayah Jatirogo, Tuban. “Di Bojonegoro semua sudah overload, sementara waktu sudah sangat mendesak,” tuturnya.
Pengamat Kebijakan Publik, Sugeng Handoyo, ketika dihubungi awak kapal ini lewat pesan WhatsApp (19/12/2025) menilai situasi ini sebagai dampak dari manajemen proyek yang “semerawut”. Ia menyoroti jatuhnya jadwal proyek dinas dan BKKD yang secara bersamaan di akhir tahun.
“Tidak mungkin penyedia beton mampu mengcover semua kebutuhan jika proyek turun bersamaan. Kalau sudah begini, jangan bicara kualitas, cari barangnya saja sulit,” ujar Sugeng.
Sugeng menekankan agar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan evaluasi total pada tahun mendatang. Ia menyarankan agar proyek sudah mulai dikerjakan sejak awal tahun untuk menghindari penumpukan di bulan Desember.
“Hendaknya proyek dimulai awal tahun, biar tidak ada fenomena ‘penumpang’ di akhir tahun yang mengorbankan kualitas infrastruktur,” pungkasnya.(Red)
