BOJONEGORO,Jawakini.com – Karpet merah anggaran Bantuan Khusus Keuangan Desa (BKKD) yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kini menyisakan residu persoalan di Desa Mori, Kecamatan Trucuk. Proyek peningkatan jalan rigid beton yang diharapkan menjadi urat nadi ekonomi warga, justru bertransformasi menjadi sorotan tajam akibat kualitas pengerjaan yang dinilai jauh dari standar teknis.
Keresahan ini tidak lagi sekadar riak di tingkat lokal. Jagat digital melalui platform TikTok Linknews.id mendadak ramai kolom komentar dipenuhi skeptisisme netizen yang mempertanyakan efektivitas pengawasan anggaran daerah. Fenomena ini memicu pertanyaan besar,ke mana fungsi kontrol pemerintah saat beton-beton tersebut mulai menampakkan defisit kualitas?
Menanggapi bola liar yang terus bergulir, Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, memberikan pernyataan singkat saat dikonfirmasi awak media pada Jumat (09/01/2026). Melalui pesan singkat, orang nomor satu di Bojonegoro itu hanya menuliskan kata: “Siap.”
Jawaban ringkas tersebut kini menjadi tumpuan harapan sekaligus ujian bagi kredibilitas kepemimpinannya. Publik menanti apakah kata “Siap” tersebut akan mewujud menjadi tindakan represif terhadap pelanggaran teknis, atau sekadar retorika peredam gejolak massa.
Warga Desa Mori tidak lagi menuntut sekadar perbaikan permukaan. Mereka mencium adanya potensi kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.Seorang warga berinisial AG, menyatakan bahwa infrastruktur bukan sekadar tumpukan semen, melainkan hak rakyat yang dibayar melalui pajak.
“Uang rakyat seharusnya bertransformasi menjadi infrastruktur berkualitas dengan masa pakai panjang, bukan hasil kerja yang tidak memenuhi standar teknis. Kami mendesak instansi terkait segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh,” tegasnya.
Kini, perhatian publik terkunci pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro. Sebagai garda terdepan pengawasan internal, integritas Inspektorat kini sedang dipertaruhkan. Apakah lembaga ini mampu membongkar tabir malapraktik dalam proyek tersebut, atau justru membiarkan anggaran negara menguap dalam pengerjaan yang asal-asalan?
Skandal proyek Desa Mori ini diprediksi akan menjadi preseden penting. Kegagalan dalam menindaklanjuti temuan ini akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola keuangan desa di seluruh Kabupaten Bojonegoro di masa mendatang.(BG)
