Foto: ilustrasi
BOJONEGORO, JAWAKINI.COM — Janji manis pemerataan gizi melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti belum menyentuh kawasan terluar Kabupaten Bojonegoro. Saat anak-anak di perkotaan telah rutin menerima pasokan gizi harian sejak program bergulir awal 2025, anak-anak di Kecamatan Margomulyo justru sama sekali belum tersentuh bantuan negara.
Kondisi miris ini dibenarkan langsung oleh pihak Bironkrasi tingkat kecamatan. Camat Margomulyo Joko tri cahyono S.STP. MM menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, bahkan belum ada satu pun warga yang mencicipi manfaat program tersebut.
”Di Kecamatan Margomulyo belum ada SPPG dan belum ada penerima manfaat yang menerima program itu,” tegas Camat Margomulyo saat dikonfirmasi Jawakini.com.(22/7/2026)
Tak hanya itu, Camat Margomulyo juga mengungkapkan fakta penting terkait kondisi wilayahnya. Seluruh 6 desa yang ada di Kecamatan Margomulyo secara riil masuk dalam kategori wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Fakta ini kian menelanjangi buruknya perencanaan dan prioritas penyaluran program gizi di Bojonegoro. Daerah yang memiliki kerentanan gizi dan risiko stunting paling tinggi akibat status 3T justru menjadi wilayah yang paling akhir dan terabaikan dalam penanganan.
Masalah MBG di wilayah pinggiran Bojonegoro tidak hanya terjadi di Margomulyo. Di Kecamatan Kedewan dan Gondang, fisik bangunan SPPG dilaporkan sudah berdiri, namun hingga kini mangkrak dan belum beroperasional tanpa alasan teknis yang jelas kepada publik.
Sejumlah pihak menilai Pemkab Bojonegoro, khususnya Dinas Kesehatan dan Satgas BGN, gagap dalam memetakan mitigasi risiko (risk mapping). Alasan geografis maupun minimnya minat mitra swasta karena faktor keuntungan bisnis di daerah terpencil terkesan menjadi dalih pembelaan atas lemahnya komitmen pelayanan publik di wilayah terluar.
Untuk menguji transparansi dan tanggung jawab Pemkab Bojonegoro, redaksi Jawakini.com telah melayangkan konfirmasi tertulis kepada Ninik Susmiati selaku Kepala Dinas Kesehatan sekaligus Ketua Satgas BGN Bojonegoro.Beberapa poin krusial yang ditanyakan melingkupi:
- Perencanaan & Mitigasi: Mengapa kendala wilayah 3T dan sepinya mitra swasta baru dijadikan alasan setelah program berjalan hampir dua tahun?
- Kendala Teknis SPPG Mangkrak: Apa penyebab pasti bangunan SPPG di Kedewan dan Gondang belum beroperasi?
- Opsi Intervensi Khusus: Mengapa tidak memanfaatkan jaringan Puskesmas/Gizi Masyarakat atau kelompok swadaya lokal ketimbang pasif menunggu investasi mitra swasta?
- Jaminan Antisipasi Stunting: Bagaimana Dinkes mencegah lebarnya jurang ketimpangan gizi anak antara wilayah kota dan daerah 3T?
- Kepastian Target Time: Kapan tenggat waktu pasti (deadline) seluruh kecamatan terluar 100% memiliki SPPG aktif?
Namun sangat disayangkan, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Kesehatan maupun Satgas BGN Bojonegoro masih enggan memberikan keterangan resmi dan memilih bungkam atas pertanyaan konfirmasi yang dikirimkan.
Masyarakat dan para wali murid di daerah terluar kini menanti ketegasan pemerintah agar anak-anak di kawasan 3T tidak terus terdzalimi oleh kelalaian distribusi fasilitas kesehatan dan gizi. (Bg/Jwk)
