foto:ilusrtasi
BOJONEGORO,Jawakini.com – Di saat layar publikasi pemerintah dipenuhi dengan narasi penghematan dan efisiensi fiskal, sebuah realitas kontras justru tersaji di panggung legislatif Kabupaten Bojonegoro. Sepanjang April 2026, intensitas perjalanan dinas atau kunjungan kerja (kunker) para wakil rakyat terpantau mengalami “akselerasi” yang luar biasa, seolah tak terhambat oleh semangat pengetatan anggaran yang sedang didengungkan.
Data menunjukkan bahwa aktivitas berpindah daerah ini telah menjadi rutinitas yang nyaris tanpa jeda. Dari pimpinan hingga seluruh komisi, agenda “studi banding” ke berbagai titik—mulai dari Bekasi, Bandung, hingga Yogyakarta—terekam sebagai kegiatan yang mendominasi kalender kerja mereka.
Kritik tajam muncul dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Angling Dharma. M. Nasir, sang ketua, mencium adanya ketimpangan antara gaya hidup birokrasi dan kondisi riil di akar rumput.
”Ada sebuah ironi yang dipelihara. Di satu sisi, masyarakat diminta memahami kondisi fiskal yang terbatas, namun di sisi lain, frekuensi perjalanan dinas justru menunjukkan tren yang sebaliknya,” ujar Nasir dengan nada getir.
Menurutnya, publik kini tak lagi hanya bertanya ke mana mereka pergi, melainkan apa yang dibawa pulang. Nasir menilai fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi “taring” legislatif justru terasa tumpul, tertutup oleh tumpukan administrasi perjalanan yang berulang namun minim dampak nyata terhadap isu-isu krusial seperti infrastruktur dan kesejahteraan.
Pihak DPRD, melalui dokumen yang ditandatangani Ketua DPRD H. Abdulloh Umar, memberikan justifikasi bahwa rangkaian kunker tersebut adalah instrumen penting untuk sinkronisasi kebijakan dan peningkatan kapasitas lembaga. Namun, penjelasan formal ini tampaknya belum cukup untuk memadamkan skeptisisme publik yang menuntut bukti konkret, bukan sekadar laporan perjalanan.
Di sisi lain, upaya konfirmasi kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) Bojonegoro, Yayan Rohman, pada Senin (20/4/2026), belum membuahkan jawaban substantif. Ia lebih memilih untuk menjadwalkan pertemuan langsung, seraya memberikan respons santai melalui pesan digital.
Kini, publik Bojonegoro sedang menyaksikan sebuah drama kebijakan. Jika kunker ini hanya menjadi ajang “estafet luar daerah” tanpa diikuti oleh perbaikan kebijakan yang signifikan, maka fungsi legislasi sedang berada dalam ujian moral yang besar.
Transparansi hasil kunjungan kini bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban agar masyarakat tidak sekadar menjadi penonton saat anggaran yang mereka setor melalui pajak justru lebih banyak dihabiskan di jalanan daripada untuk pembangunan di depan mata.(red)
