Foto:dok ist
BOJONEGORO,Jawakini.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai menunjukkan taringnya dalam mengawal kualitas infrastruktur di wilayah perbatasan. Hal ini terlihat saat Wakil Bupati Nurul Azizah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di proyek pembangunan jalan Desa Klino, Kecamatan Sekar, Selasa (31/03/2026).
Langkah “turun gunung” ini bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan sebuah sinyal peringatan keras bagi para pelaksana proyek agar tidak bermain-main dengan standar kualitas di wilayah pinggiran.
Bukan Sekadar Aspal, Tapi Akuntabilitas
Didampingi tim dari Inspektorat dan Dinas PU Bina Marga, Nurul Azizah memeriksa secara detail setiap jengkal progres fisik di lapangan. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi pengerjaan yang asal-asalan.
“Kami hadir untuk memastikan uang rakyat kembali ke rakyat dalam bentuk infrastruktur yang berkualitas. Proyek ini bukan sekadar membangun aspal atau beton, tapi membangun akses kesejahteraan,” tegas Nurul Azizah.
Poin-Poin Penting Sidak Klino
- Audit Teknis di Lapangan, Tim Inspektorat melakukan pengecekan spesifikasi untuk memastikan tidak ada deviasi antara perencanaan dan realisasi fisik.
- Peringatan Keras Pelaksana, Pemkab secara eksplisit meminta pelaksana proyek dan perangkat desa untuk tidak mengabaikan standar teknis demi mengejar margin keuntungan.
- Respons Terhadap Publik, Sidak ini merupakan tindak lanjut langsung dari berbagai masukan masyarakat di media sosial, menunjukkan bahwa pengawasan publik kini menjadi instrumen evaluasi utama pemerintah.
Menolak Proyek “Molor” dan “Asal Jadi”
Kecamatan Sekar, khususnya Desa Klino, merupakan wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga. Kualitas jalan yang buruk di masa lalu menjadi catatan merah yang tidak ingin diulangi oleh Pemkab Bojonegoro.
Nurul Azizah memberikan pesan menohok bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek tersebut:
“Saya minta kepada pelaksana kegiatan dan Kepala Desa untuk senantiasa mengedepankan prinsip akuntabilitas. Jangan ada kesalahan dalam proses pengerjaan. Proyek ini harus tepat mutu, tepat waktu, dan tepat manfaat,” pungkasnya.
Sidak di Desa Klino ini menjadi standar baru bagi proyek infrastruktur di Bojonegoro. Kini, bola panas ada di tangan pelaksana proyek,membuktikan integritas melalui kualitas bangunan, atau berhadapan dengan sanksi tegas dari pemerintah yang tak lagi mau berkompromi dengan pengerjaan di bawah standar.(BG)
