BOJONEGORO,Jawakini.com – Momentum Idul Fitri 1447 Hijriah tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga pembuktian nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro secara resmi memberangkatkan puluhan perantau dalam program “Balik Gratis 2026”, Selasa (24/03/2026).
Bertempat di Pendopo Malowopati, suasana haru dan antusiasme menyelimuti keberangkatan 55 peserta yang siap kembali mengadu nasib ke Surabaya. Dengan kawalan ketat standar keselamatan, dua bus pariwisata premium disiagakan untuk memastikan transisi dari kampung halaman menuju rutinitas kerja berjalan tanpa hambatan.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, didampingi Wakil Bupati Nurul Azizah, turun langsung melepas keberangkatan para pejuang ekonomi ini. Dalam sambutanya, Bupati menegaskan bahwa program ini bukan sekadar rutinitas seremoni, melainkan solusi konkret bagi warga terdampak fluktuasi biaya transportasi pasca-Lebaran.
“Kami hadir untuk memangkas beban finansial masyarakat. Fokus kami jelas warga harus kembali bekerja dalam kondisi aman, nyaman, dan yang terpenting, selamat sampai tujuan,” tegas Setyo Wahono di hadapan peserta dan jajaran Dishub, Jasa Raharja, serta Satlantas Polres Bojonegoro.
Kepala Dinas Perhubungan Bojonegoro, Welly Fitrama, memastikan bahwa aspek teknis menjadi harga mati dalam program ini. Seluruh armada telah melewati uji kelayakan (ramp check) yang ketat.
Langkah ini diambil untuk meminimalisir risiko di jalan raya sekaligus berkontribusi dalam menekan kepadatan arus lalu lintas nasional. Sinergi lintas instansi dengan kepolisian dan Jasa Raharja menjadi jaminan bahwa setiap nyawa yang dibawa dalam bus tersebut adalah prioritas utama
Apresiasi mengalir deras dari peserta. yang mengakui betapa program ini menjadi “napas segar” bagi kantong perantau.
“Ini sangat meringankan biaya. Kami berharap Pemkab konsisten menjaga standar pelayanan seperti ini setiap tahunnya,dan juga ditambah lagi kuota nya” ungkapnya sebelum memasuki bus.
Langkah konkret Pemkab Bojonegoro ini diharapkan tidak hanya berhenti sebagai seremoni tahunan. Publik kini menanti konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga standar pelayanan publik yang pro-rakyat, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mampu menyentuh aspek ekonomi paling mendasar bagi para perantau di masa-masa mendatang.(Red)
