BOJONEGORO,Jawakini.com – Menjelang hiruk-pikuk arus mudik Lebaran 2026, BPJS Kesehatan kembali meluncurkan narasi klasik: kesiapan layanan tanpa batas domisili. Namun, di balik seremonial kesiapan tersebut, publik masih dihantui oleh “penyakit” lama sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tak kunjung sembuh.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro, Wahyu Giyanto, dalam konferensi persnya pada Jumat (13/3/2026), menjanjikan kemudahan akses bagi peserta JKN di seluruh pelosok negeri. Delapan posko kesehatan pun didirikan di jalur-jalur urat nadi mudik nasional, lengkap dengan ambulans dan obat-obatan.
Namun, bagi para peserta JKN, retorika “akses di mana pun” sering kali terbentur pada tembok birokrasi di lapangan. Keluhan mengenai rumitnya prosedur rujukan dan sistem antrean yang mengular seolah menjadi ritual tahunan yang gagal dimitigasi oleh sistem.
“Kalau memang sistemnya sudah kuat, seharusnya persoalan status aktif ini tidak terus muncul setiap tahun,” ketus Hadi Nugroho (60), warga Bojonegoro yang memandang imbauan BPJS soal ‘cek status kepesertaan’ bukan sebagai pengingat, melainkan bukti rapuhnya integrasi data administrasi mereka.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Kepala Dinkes Bojonegoro, Ninik Susmiati, menegaskan kesiapan mengklaim telah menyiagakan “pasukan penuh”:
- 11 Rumah Sakit
- 35 Puskesmas
- 42 Klinik
- Ratusan Faskes Desa
- layanan darurat PSC 119.
Namun, angka-angka di atas kertas ini sering kali kehilangan maknanya saat pasien berhadapan dengan jawaban klasik: “Kamar penuh”.
Riwayat libur panjang sebelumnya menjadi rapor merah yang sulit dilupakan. Pasien JKN kerap merasa dianaktirikan dibandingkan pasien umum, terutama dalam perebutan ruang rawat inap di tengah lonjakan kunjungan.
Masyarakat kini tidak lagi butuh janji administratif. Di tengah mobilitas jutaan orang yang mempertaruhkan fisik di jalanan, harapan mereka sederhana namun krusial:
- Hapuskan Diskriminasi: Tidak ada lagi perbedaan kecepatan layanan antara pasien JKN dan pasien mandiri.
- Responsivitas Real-Time: Fasilitas kesehatan yang benar-benar siap menampung, bukan sekadar “siaga” di atas meja kerja.
- Kepastian Status: Sistem yang seharusnya sudah otomatis menjamin hak warga tanpa harus dibayangi ketakutan status nonaktif mendadak di saat darurat.
Lebaran 2026 akan menjadi panggung pembuktian bagi BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah. Apakah posko kesehatan dan layanan tanpa domisili ini benar-benar menjadi solusi, atau sekadar kosmetik tahunan untuk menutupi retaknya infrastruktur kesehatan nasional.(BG)
