BOJONEGORO,Jawakini.com – Keberuntungan nampaknya masih menaungi siswa-siswi SDN Alasgung 1, Kecamatan Sugihwaras. Namun, keberuntungan tentu tidak bisa dijadikan sandaran selamanya dalam dunia pendidikan.
Senin (9/2/2026) pagi, saat mentari baru saja menyapa aktivitas belajar mengajar, plafon salah satu ruang kelas tiba-tiba ambrol. Reruntuhan material bangunan yang lapuk berserakan di lantai, tepat di area yang seharusnya menjadi tempat anak-anak menimba ilmu. Beruntung, insiden ini terjadi sebelum bel masuk berbunyi, sehingga tidak ada siswa yang menjadi korban luka maupun jiwa.
Potret Kelam Pendidikan di Balik Anggaran Daerah
Insiden ini bukanlah kecelakaan biasa, melainkan sebuah “peringatan keras” atas pembiaran yang berlangsung selama hampir dua dekade. Tercatat, sudah 17 tahun gedung SDN Alasgung 1 berdiri tanpa sentuhan renovasi sedikit pun dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
“Beruntung siswa belum ada yang di dalam kelas, sehingga tidak ada korban,” ujar salah satu guru dengan nada yang tak bisa menyembunyikan kekhawatiran.
Pihak sekolah, melalui Kepala Sekolah, menegaskan bahwa kerusakan ini hanyalah puncak gunung es. Kerusakan bukan hanya terjadi pada plafon, melainkan telah merambat ke seluruh struktur bangunan yang mulai renta dimakan usia.
Bukan Sekadar Plafon, Tapi Integritas Kebijakan
Permintaan pihak sekolah sudah sangat jelas rehabilitasi menyeluruh. Bukan sekadar tambal sulam plafon yang hanya mempercantik tampilan luar tanpa menjamin keamanan struktur.
“Kondisinya bukan hanya plafon, seluruh gedung sangat memerlukan perbaikan menyeluruh demi keselamatan siswa dan kelancaran proses belajar,” tandas Kepala Sekolah.
Kini, bola panas berada di tangan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Publik kini bertanya-tanya,apakah perlu ada korban jiwa terlebih dahulu agar anggaran perbaikan segera dicairkan? Ataukah keselamatan anak-anak di pinggiran Bojonegoro memang belum menjadi prioritas utama dalam narasi pembangunan daerah?
Menguji Nurani Birokrasi
Kejadian di SDN Alasgung 1 adalah alarm bagi nurani para pemangku kebijakan. Membiarkan anak bangsa belajar di bawah ancaman reruntuhan selama 17 tahun bukan sekadar masalah teknis anggaran, melainkan bentuk pengabaian terhadap hak dasar warga negara. Jangan sampai “keberuntungan” pagi ini berubah menjadi tragedi di masa depan akibat kelalaian yang terus dipelihara.(Red)
