BOJONEGORO,Jawakini.con – Jalan Nasional Babat–Bojonegoro hari ini tidak sedang baik-baik saja. Jalur yang seharusnya menjadi simbol konektivitas dan kemajuan ekonomi, kini telah bermutasi menjadi “perjudian maut” bagi siapa pun yang melintasinya. Lubang-lubang menganga tanpa pengamanan bukan lagi sekadar kerusakan teknis, melainkan monumen atas hilangnya rasa tanggung jawab pemegang otoritas.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, pada Minggu (25/1/2026), menegaskan bahwa kondisi ini telah melampaui batas toleransi nalar publik. Ia menilai, retorika birokrasi mengenai “kewenangan pusat” atau “siklus anggaran” adalah bentuk pengingkaran terhadap keselamatan jiwa rakyat.
Melawan Tradisi “Saling Lempar” Kewenangan
Dalam instruksi kerasnya kepada struktur partai, Ahmad Supriyanto menyoroti bagaimana prosedur seringkali dianggap lebih sakral dibanding nyawa manusia.
”Setiap hari lubang itu dibiarkan, berarti negara sedang sadar membiarkan warganya menjemput maut. Jika prosedur birokrasi lebih penting dari nyawa, maka ada yang rusak secara mendasar pada cara negara kita bekerja,” tegas Ahmad Supriyanto dengan nada satir yang tajam.
Bagi Golkar, kerusakan jalur urat nadi logistik ini adalah potret telanjang absennya negara. Di tengah kemegahan laporan administratif dan lapisan lembaga yang ada, fakta di lapangan justru menyuguhkan pemandangan kontras: aspal yang hancur dan korban yang terus berjatuhan.
Langkah Strategis: Melampaui Pernyataan Normatif
Menolak hanya menjadi penonton dalam komedi tragis ini, Fraksi Partai Golkar DPRD Bojonegoro telah diperintahkan untuk melakukan tekanan sistemik:
- Ultimatum Formal: Mengirimkan nota protes resmi kepada Kementerian PUPR dan BBPJN.
- Eskalasi Politik: Menggerakkan jaringan di Komisi V DPR RI dan Pemerintah Provinsi untuk memutus rantai kelambanan penanganan.
- Ruang Aspirasi: Membuka Rumah Aspirasi sebagai kanal kemarahan dan harapan rakyat agar terdengar hingga ke pusat kekuasaan.
Analisis: Lebih dari Sekadar Aspal
Kasus Babat–Bojonegoro adalah pengingat pahit bahwa pembangunan bukan hanya soal angka di atas kertas atau seremonial pemotongan pita. Ini adalah soal kontrak sosial.
Ketika lubang-lubang jalan dibiarkan menghitung korban, yang terkikis bukan hanya ban kendaraan, melainkan kepercayaan rakyat terhadap institusi yang seharusnya melindungi mereka. Publik kini tidak lagi membutuhkan janji perbaikan tahun depan; mereka menuntut kehadiran negara hari ini, di sini, di setiap meter aspal yang hancur.
Pertanyaannya kini bukan lagi “kapan anggaran turun?”, melainkan: “Berapa nyawa lagi yang harus dikorbankan agar suara rakyat dianggap lebih penting dari selembar dokumen administrasi?”
Jika negara terus bersembunyi di balik tameng ‘kewenangan pusat’ sementara korban terus berjatuhan, maka aspal yang hancur itu telah menjadi bukti telanjang bahwa administrasi telah mengalahkan kemanusiaan. Kita tidak butuh lagi sekadar janji perbaikan dalam rapat-rapat hotel yang nyaman; yang dibutuhkan adalah kehadiran nyata alat berat di lapangan sebelum alarm maut berikutnya berbunyi. Sebab, nyawa rakyat tidak pernah mengenal termin anggaran.”
