Bojonegoro,Jawakini.com – Harapan warga Desa Kemiri, Kecamatan Malo, untuk memiliki akses jalan yang mumpuni kini dibayangi keraguan besar. Proyek jalan beton rigid yang semestinya menjadi simbol kemajuan desa, justru tengah berada di bawah radar kecurigaan publik setelah serangkaian kejanggalan teknis mencuat ke permukaan melalui unggahan akun TikTok Surgi Kemiri.
Alih-alih memberikan klarifikasi transparan untuk menenangkan opini publik, pihak pelaksana justru memilih jalan sunyi. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media pun berujung pada labirin birokrasi kecil; Kepala Desa mengarahkan komunikasi kepada sosok bernama Imam, namun yang bersangkutan tetap memilih bungkam seribu bahasa meski rentetan pertanyaan krusial telah dikirimkan melalui pesan digital, Minggu (18/1/2026).
Teknis yang Dipertanyakan: Fondasi atau Formalitas?
Berdasarkan fakta di lapangan, terdapat indikasi kuat adanya pengabaian standar teknis yang berisiko fatal terhadap durabilitas jalan. Beberapa poin yang menjadi sorotan tajam antara lain:
Anomali Kedalaman Besi Stross: Penggunaan tulangan besi stross yang ditengarai hanya mencapai kedalaman 70 cm memicu skeptisisme mendalam. Secara teknis, kedalaman yang tidak memadai dapat mengancam stabilitas struktur utama dalam menahan beban kendaraan.
Integrasi Struktur yang Rapuh: Temuan di lapangan menunjukkan besi stross berdiri tanpa ikatan besi begel. Tanpa pengikat ini, integritas struktural beton kehilangan “tulang punggung” yang semestinya berfungsi sebagai penguat kolektif.
Terputusnya Distribusi Beban: Tidak terhubungnya besi wiremesh dengan besi dowel menjadi titik krusial lainnya. Dalam rekayasa jalan rigid, kegagalan koneksi antar-elemen ini adalah resep utama terjadinya keretakan dini dan patahnya badan jalan.
Ironi Keselamatan dan Standar Kerja
Kritik terhadap proyek ini tidak berhenti pada kualitas material. Di lokasi pengerjaan, potret miris terlihat dari absennya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Para pekerja terpantau menjalankan tugas tanpa proteksi standar seperti helm dan rompi keselamatan.
Kondisi ini diperparah dengan ketidakjelasan status perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Sikap tertutup pelaksana mengenai siapa yang bertanggung jawab jika terjadi risiko kecelakaan kerja menunjukkan adanya “celah” profesionalisme yang mengkhawatirkan.
“Uang rakyat bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan amanah untuk pembangunan yang berkelanjutan. Jika standar teknis dikompromikan demi efisiensi yang tidak sehat, maka masyarakatlah yang akan menanggung kerugian jangka panjang.”
Menanti Transparansi
Hingga laporan ini disusun, belum ada pernyataan resmi yang mampu menjawab kegelisahan warga Desa Kemiri. Bungkamnya pihak pelaksana seolah mempertebal kabut kecurigaan bahwa ada yang “tidak beres” di balik pengerjaan beton tersebut.
Publik kini menanti ketegasan dinas terkait untuk melakukan audit lapangan. Jangan sampai investasi infrastruktur desa ini hanya menjadi proyek berumur jagung yang hancur sebelum manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.(Red)
