BOJONEGORO,Jawakini.com – Di hamparan tanah Kedungadem, retakan bumi mulai bercerita lebih jujur daripada laporan di atas meja birokrasi. Belum juga kemarau mencapai puncaknya, denyut kehidupan di sawah-sawah warga mulai melemah. Embung yang kian dangkal dan sungai yang mengering bukan sekadar fenomena alam, melainkan lonceng peringatan bagi ketahanan pangan yang sedang dipertaruhkan.
Namun, di balik debu yang beterbangan, ada kontradiksi yang menyesakkan,sebuah instruksi pimpinan yang dikhianati oleh bungkamnya bawahan.
Ironi di Balik “Jalur Bahagia”
Beberapa waktu lalu, di bawah atap Pendopo Malowopati, Bupati Setyo Wahono menebar optimisme. Ia menjanjikan sebuah era keterbukaan, menyebut pembangunan Bojonegoro sebagai “jalur bahagia” yang penuh kepedulian. Sang Bupati dengan tegas meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak menutup diri dari ruang diskusi dan klarifikasi.
Namun, bagi petani di Kedungadem, “jalur bahagia” itu seolah terputus di pintu kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).
Saat krisis air menuntut langkah konkret, Kepala DKPP Bojonegoro, Zaenal Fanani, justru memilih jalan sunyi. Tak ada penjelasan, tak ada jawaban atas kekhawatiran warga. Kebisuan ini bukan sekadar masalah komunikasi, melainkan cerminan dari ketidakhadiran negara di saat rakyatnya sedang berjudi dengan nasib.
”Tanpa air, kami mau kerja apa?” tanya suwarno seorang petani dengan nada getir (30/4/2026). Sebuah pertanyaan sederhana yang sayangnya terlalu berat untuk dijawab oleh pemangku kebijakan.
Program yang Kehilangan Akar
Persoalan di Kedungadem mengungkap tabir yang lebih gelap: kebijakan pertanian yang kehilangan relevansi. Selama ini, program-program yang digulirkan terkesan hanya menjadi pelengkap administrasi dan seremonial belaka.
- Minim Mitigasi Pendekatan “pukul rata” (generik) dalam bantuan pertanian mengabaikan fakta bahwa Kedungadem memiliki kerentanan air yang berbeda dengan wilayah lain.
- Absennya Infrastruktur Strategis: Alih-alih membangun sistem pertahanan air yang berkelanjutan, petani dibiarkan menghadapi anomali iklim dengan alat seadanya.
- Kesenjangan Data: Program yang ada dinilai tidak berbasis pada peta kerentanan riil di lapangan.
Menanti Nyali Kebijakan
Jika keterbukaan informasi yang diagungkan Bupati hanya berhenti sebagai pemanis pidato, maka krisis di Kedungadem akan menjadi pola yang berulang. Kegagalan komunikasi DKPP adalah sinyal buruk bagi komitmen pelayanan publik di Bojonegoro.
Tanpa perlindungan teknis yang jelas, petani bukan sedang bertani,mereka sedang dipaksa masuk ke dalam lubang utang akibat gagal panen yang sistemik. Kedungadem hari ini tidak hanya butuh air, ia butuh kejujuran dan keseriusan kebijakan.
Sebab, ketika tanah sudah pecah dan pejabat tetap diam, yang sedang mati bukan hanya padi, tapi juga kepercayaan rakyat pada janji-janji pembangunan.(red)
